Tarif MRT Kemahalan APBD Jadi Korban

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai besaran tarif MRT (moda raya rerpadu) (MRT) dan LRT (light rail transit) yang ditetapkan Pemprov DKI terlalu tinggi. Alhasil, besaran subsidi pun jadi ikut tinggi guna memberi tarif murah kepada masyarakat.

Dalam rapat pembahasan tarif MRT dan LRT yang digelar DPRD-Pemprov DKI pada Rabu (6/3) , DPRD meminta Pemprov merumuskan ulang tarif dua angkutan massal itu agar tak membebani APBD DKI.

"Subsidi yang diajukan jadi sangat signifikan. Selain itu, subsidi yang pemerintah berikan tidak jelas menyasar kepada siapa, apakah untuk warga Jakarta atau masyarakat umum yang juga dari luar Jakarta. Padahal pajaknya berasal dari warga Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Santoso.

Tarif yang diajukan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sebesar Rp34.100 per penumpang untuk sekali jalan. Untuk itu, PT MRT mengajukan subsidi Rp21.659 per penumpang agar tarif turun menjadi Rp12.441.

"Besar sekali subsidinya, pemerintah harus mengeluarkan subsidi Rp672 miliar," ucap Santoso.

Begitu pun dengan pengajuan tarif LRT. PT Light Rail Transit (LRT) Jakarta mengajukan usulan tarif sebesar Rp41.655 per penumpang. Dengan pengajuan subsidi Rp35.655, tiap penumpang hanya dikenai ongkos Rp6.000.

"Untuk LRT, subsidi yang diminta sebesar Rp327 Miliar," imbuh Santoso.

Baca juga: Tarif MRT dan LRT Dibahas DPRD DKI Besok

Pemerintah mengajukan subsidi yang mencapai Rp1 Triliun tersebut karena memasukkan seluruh komponen biaya dalam penghitungan tarif. Selain biaya rutin, yakni biaya operasional dan perawatan, pemerintah juga memasukkan biaya modal.

Selain masalah besaran subsidi tarif yang dinilai terlalu tinggi, DPRD juga memperta-nyakan sasaran subsidi.

Dalam pandangan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Ruslan Amsyari, dengan pengajuan subsidi itu, warga Jakarta juga harus ikut menanggung subsidi warga luar Jakarta mengingat MRT bakal banyak digunakan warga yang rumahnya berbatasan dengan Jakarta.

"Subsidi yang dikeluarkan harus berpihak kepada warga Jakarta," kata Ruslan.

Pada kesempatan itu, ia juga mengaku seperti ditodong Pemprov DKI untuk segera menyetujui usulan tarif tersebut, mengingat operasional MRT dan LRT akan dilakukan dalam bulan ini juga.

"Kita dipaksa untuk membahas dan segera menentukan karena bulan ini akan dioperasionalkan. Mengapa kita enggak diajak membahas sejak awal? Apa kita ini cuma tukang stempel doang?" tanya Ruslan.

Mimpi siang bolong

Dalam rapat pembahasan tarif LRT, Ruslan Amsyari juga menilai pemerintah terlalu tinggi dalam menetapkan target penumpang. Untuk LRT rute Velodrome-Kelapa Gading, pemerintah mematok target 14.255 penumpang tiap hari-nya. Padahal, jarak dua tempat itu hanya 5,8 km.

"Orang mana yang mau diangkut? Apa enggak mengkhayal nih? Apa lagi mimpi di siang bolong? Ini yang logis saja menentukan jumlah penumpang, jangan mengkhayal," kata Ruslan.

"Misalnya warga dari Pulomas mau ke Kelapa Gading, Ngapain capek-capek ke stasiun naik LRT, lalu dari stasiun keluarkan ongkos lagi menuju rumah? Mending naik ojek online, enggak ribet dan tarifnya sekitar Rp6.000-Rp8.000," kata Dite.

Dite khawatir, penetapan target penumpang yang berlebihan akan berdampak pada tidak tercapainya target pendapatan, seperti yang menimpa LRT di Palembang, Sumatra Selatan.

"Kalau sampai terjadi kayak LRT di Palembang, itu bagaimana skenarionya? Bagaimana nasib subsidinya jika ternyata jumlah penumpangnya tidak tercapai?" ujar Dite. (J-1)