DPRD Berkeras, Anies makin Ngegas

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah menyurati DPRD DKI Jakarta sejak Mei 2018 silam perihal rencana penjualan saham di PT Delta Djakarta Tbk. Namun, hingga kini surat itu tak kunjung ditanggapi DPRD.

"Surat kita sudah setahun dikirim, sejak Mei tahun lalu. Sampai sekarang belum ada tanggapan," ujar Anies di Jakarta, kemarin.

Keinginan untuk melepas saham milik Pemprov DKI di perusahaan pembuatan dan distribusi bir pilsener dan stout beer di bawah merek dagang Anker, Carlsberg, San Miguel, San Mig Light, dan Kuda Putih tersebut merupakan janji kampanye Anies dalam Pilkada 2017.

Sejak awal, Anies menyadari rencananya itu tak bakal mulus untuk diwujudkan. Dengan tidak ditanggapinya surat Pemprov DKI Jakarta dari DPRD itu dianggapnya bagian dari risiko politik jabatan kepala daerah.

"Ya itu risikonya. Kalau politik, jadi rumit begitu," kata Anies.

Ia pun berencana melaporkan hambatan proses pelepasan sahan dari DPRD itu kepada warga Jakarta.

"Ya kita coba terus. Kita berniat melaporkan itu. Kita laporkan kepada rakyat Jakarta bahwa wakil-wakil Anda ingin tetap memiliki saham bir. Biar nanti warganya juga yang ikut menyampaikan aspirasi," tegasnya.

Senin (4/3), Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dengan tegas menolak rencana pelepasan saham dari Pemprov DKI tersebut.

Menurut Prasetio, perusahaan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta itu, sejak berdiri pada zaman kolonial Belanda sampai diserahkan menjadi aset negara, tidak pernah merugikan Pemprov DKI.

Apalagi, sambungnya, perusahaan itu memberi dividen yang cukup besar bagi Pemprov DKI.

"Salahnya PT Delta itu apa sih? Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah. Apalagi yang dikatakan setahun dapat (dividen) Rp50 miliar," ujar Prasetio kala itu.

Dia meminta Gubernur DKI Jakarta supaya memikirkan ulang rencananya tersebut karena dinilainya tidak masuk akal.

"Coba itu dipikirkan lagi. Selama saya menjadi Ketua DPRD DKI, saya akan berdiskusi. Jelaskan, apa sih argumentasinya," lanjut Prasetio.

Baca Juga : Anies Baswedan Puji Program Kerja Jokowi

Komunikasi intens

Di kesempatan berbeda, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus berharap Pemprov DKI Jakarta melakukan komunikasi yang intens dengan DPRD, tidak sebatas surat-menyurat.

"Gubernur itu juga politisi. Jangan cuma berkirim-kirim surat, ajak ketemu. Ngobrol lah. Coba dibuka lagi aturan perundangan bahwa pemerintahan daerah itu terdiri dari DPRD dan Gubernur. Kok seakan-akan mau jalan sendiri-sendiri saja," kata Bestari, kemarin.

Sejak 1970, Pemerintah Provinsi DKI memiliki 26,25% saham di PT Delta Djakarta Tbk. Tiap tahunnya, Pemprov mendapat dividen sebesar Rp38 miliar dari kepemilikan saham itu.

Awal Februari lalu, Pemprov menggabungkan kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI dan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya). Penggabungan saham itu menjadi salah satu proses untuk menjual saham PT Delta Djakarta. (Ssr/J-1)