Anies Bantah Rotasi 1.125 ASN Berbau Politis

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi tudingan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang mengatakan perombakan 1.125 ASN berbau politis.

Anies menyatakan rotasi pejabat di lingkungan Pemprov DKI tidak ada kaitannya dengan dendam politik. Pasalnya, rotasi merupakan wewenang Gubernur.

"Pilkada itu kapan ya? Sekarang (tahun berapa)? Gubernur kan punya wewenang melakukan rotasi setelah 6 bulan menjabat," terang Anies.

Menurutnya, tudingan yang dilontarkan Ketua DPRD DKI Jakarta itu tidak tepat.

Anies menegaskan tidak keputusannya tidak menyangkut Pilkada yang lalu melainkan hasil evaluasi.

"Kalau itu urusannya pilkada, ya saat itulah (dilakukan perombakan). Kan ini tidak, ini adalah semuanya soal kinerja selama 1.5 tahun," ujar Anies.

Baca juga: Lelang Jabatan di Pemprov DKI diumumkan Pekan Depan

Lebih lanjut, ia mengatakan, tidak juga menyalahkan pendapat yang dikeluarkan politikus PDIP itu.

"Ya imajinasi orang boleh boleh aja ya, kita gak bisa melarang pikiran orang," tandas Anies.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menduga perombakan jabatan yang dilakukan Anies berbau politis.

"Ada camat jadi sekretaris camat, lurah jadi sekretaris lurah, jadi aneh buat saya. Tempat-tempat itu juga berbau politis sekali. Saya sudah merekam jejak itu," kata Prasetyo, Selasa (26/2).

Evaluasi tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP), menurut Prasetyo, tidak berjalan maksimal dengan adanya perombakan tersebut.

"Banyak yang terkena dampak, ini tidak layak. Kasihan kan orang kerja bagus kok. Dia kan birokrat dari bawah sampai ke atas meniti karier dari lurah jadi sekel kan tidak betul. Jangan ada dendam politiklah, pilkada sudah selesai," tukasnya. (OL-2)