Pemprov DKI dan Kejati Deklarasi WBK dan WBBM

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mendeklarasikan pembangunan integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (25/2).

Deklarasi tersebut diharapkan mampu mendorong Kejati dan Kejari (Kejaksaan Negeri) di DKI untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi.

"Tujuannya adalah agar kita lakukan pendidikan. Di sektor pelayanan publik dan peningkatan kerja," terang Kepala Kejati DKI Warih Sadono.

Deklarasi tersebut, lanjut Tonny, juga diharapkan dapat menciptakan keadilan untuk masyarakat melalui kinerja aparat hukum yang ada.

"(diharapkan) Aparat penegak hukum bisa lakukan tugas sebaiknya, dengan pendekatan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang mencari keadilan," tambah Warih.

Baca juga: 13 Unit Kerja Dapat WBK, Kejagung Ingin Terus Tingkatkan Kualitas

Di kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan harapannya untuk Jakarta bebas dari korupsi dan memiliki birokrasi yang bersih dalam melayani masyarakat.

"Kita inginkan agar ibu kota menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani," kata Anies.

Ia mengharapkan deklarasi ini dapat memotivasi institusi lain yang ada di Jakarta sehingga tidak ada lagi praktik korupsi di birokrasi.

"Kami sudah mencanangkan, tapi belum tuntas sampai sekarang. Kita harap, dengan Kejati lakukan apel hari ini, akan memotivasi seluruh institusi yang ada di ibu kota. Agar yang ada di ibu kota ini bebas dari korupsi," tandas Anies.(OL-5)