DPRD: Pemprov DKI Jangan Curi Start Soal Tarif MRT

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jangan mengumumkan tarif angkutan Moda Raya Terpadu (MRT) sebelum dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.

Ditemui usai bertemu dengan DPW DKI Partai Keadilan Sejahtera dalam rangka membahas calon wakil gubernur DKI, Taufik mengatakan pembahasan tarif angkutan massal haruslah didiskusikan dengan DPRD karena akan terkait dengan anggaran subsidi untuk Public Service Obligation (PSO) tarif MRT. Anggaran tersebut diketahui utamanya akan keluar dari kantong APBD.

Baca juga: Anies Pastikan Ada Rotasi Lurah Dalam Waktu Dekat

"Pemprov mesti kasih tahu DPRD soal tarif. Mesti diskusi sama kita. Tarif kan disubsidi dari PSO duitnya dari APBD. TransJakarta bicara tarif saja sama kita. Boleh anda tentukan tapi tetap bahas dulu dengan kami," terangnya di Jakarta, Jumat (22/2).

Sementara itu, terhadap tarif yang ditawarkan oleh PT MRT Jakarta sebesar Rp 8.500 hingga Rp 10 ribu per-10 km, Taufik memandang nilai tersebut sudah cocok.

Namun, politikus Partai Gerindra itu tetap ingin mendengarkan paparan lebih detil dalam rapat bersama Pemprov DKI.

"Masalah subsidi maunya berapa nggak ada masalah. Hal yang penting kita duduk bersama bahas gitu lho," terangnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengumumkan sendiri tarif MRT dan kereta ringan atau light rail transit (LRT) dalam waktu dekat. Kedua angkutan massal tersebut diketahui akan beroperasi pada akhir bulan depan.

Namun hingga kini, Taufik menyebut belum ada selembar surat pun yang masuk ke meja pimpinan DPRD terkait permintaan pembahasan tarif. (OL-6)