PA 212: Ini Lebih Tinggi dari Aksi Turunkan Ahok

KETUA Media Center Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, mengklarifikasi soal massa pada Reuni Akbar 212 yang meneriaki 2019 ganti presiden. Ia menampik bahwa hal tersebut mengandung unsur politis.

"Tidak ada kampanye politik. Itu yang perlu digarisbawahi. Mereka punya aspirasi yang mereka pendam, akhirnya tanpa komado minta ada sosok seperti Prabowo. Padahal Prabowo enggak menyampaikan orasi politik," jelas Novel saat dihubungi Media Indonesia, Jakarta, Minggu (2/12).

Menurut Novel, dari pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menyampaikan bahwa teriakan massa tentang 2019 ganti presiden bukan kampanye politik. Ia yakin bahwa peserta Reuni Akbar 212 sudah mengikuti imbauan dari panitia 212.

"Saya ada di belakang panggung utama untuk make sure apa pun atau siapa pun tokoh jika memakai atribut partai kita copot. Dan saya enggak mendapati untuk dicopot atributnya, itu enggak ada. Alhamdulillah masyarakat bisa mengikuti imbauan kita walaupun kita mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan," terang Novel.

Novel kemudian mengatakan bahwa massa luar biasa membeludak pada reuni 212 tersebut sehingga ia tidak mengontrol teriakan massa yang menyebutkan 2019 ganti presiden.

"Masyarakat yang hadir ini luar biasa membeludak. Teriakan mereka otomatis dan spontanitas. Ini luapan aspirasi mereka, kita gak bisa bendung. Tapi pantauan saya sebagai Ketua Media Center mengutus dan mengirimkan rekan rekan ke lapangan untuk menurunkan jika ada atribut yang dilarang dan ini bersih dari unsur politik," tegas Novel.

Massa yang datang, kata Novel, membawa bendera tauhid dengan berwarna warni.

"Ada 3 juta yang bawa bendera tauhid. Itu luar biasa ya, terus kita bedakan dengan aksi 212 pada 2016. Bendera tauhidnya warna warni ada hijau merah, itu jadi ciri kita," tandas Novel.

Reuni Akbar 212, kata Novel, lebih besar animomya ketimbang 2016 yang kala itu massa berkumpul untuk menurunkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Puncak reuni 212 ini lebih tinggi dari 2016. Waktu itu menurunkan Gubernur DKI Jakarta. Nah mereka ini turun sebagai luapan daripada rasa berjuang ingin mengganti presiden. Massa mencari keadilan yang tidak pernah terjawabkan oleh pemerintah sehingga mereka ini mau ada pemimpin yang bisa merubah keadilan," katanya. (OL-1)