Sempat Dipertanyakan, DPRD Setujui Anggaran Sosialisasi Pilpres Rp11 Miliar

BADAN Anggaran DPRD DKI Jakarta akhirnya menyetujui kenaikan anggaran sosialisasi Pemilihan Presiden (Pilpres) menjadi Rp11 miliar. 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Taufan Bakri beralasan anggaran tersebut meningkat hampir tiga kali lipat karena indeks demokrasi di Jakarta turun pada 2016 lalu.

Anggaran sosialisasi ini sebelumnya juga sempat dibahas pada Rapat Banggar, Kamis (6/9) malam. Namun karena pihak SKPD tidak memiliki data yang lengkap, Ketua Badan Anggaran Prasetio Edi Marsudi menunda keputusannya untuk dibahas pada Jumat (7/9) ini.

Prasetio pun sempat menanyakan kembali mengapa anggaran sosialisasi Pilpres ini meningkat dibanding sebelumnya, dari Rp3,8 miliar menjadi Rp11 miliar.

"Coba dijelaskan, ini kenapa Rp3,8 miliar jadi Rp11 miliar?" tanya Prasetio, di DPRD DKI Jakarta, Jumat (7/9).

Taufan pun menjelaskan indeks demokrasi di Jakarta berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menurun pada 2016. Padahal pada 2014 indeks demokrasi di Jakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia.

"Kami pandang perlu pemahaman dari warga Jakarta yang hasil data kami ada 16 ribu orang untuk dicerahkan untuk pehamanan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu," jelas Taufan di hadapan para anggota dewan.

Menanggapi penjelasan itu, Anggota Komisi C dari Fraksi Hanura Ruslan Amsyari menyetujui anggaran tersebut.

"Demi pencerahan pimpinan, saya setuju," kata Ruslan.

Taufan mengatakan kegiatan sosialisasi ditujukan untuk 16 ribu orang yang dibagi dalam 180 angkatan. Kegiatan akan dilaksanakan di satu tempat secara berkala. Kegiatan kemungkinan dilakukan di hotel-hotel di Jakarta, termasuk di dalamnya anggaran untuk transport, makan, dan snack.

Sementara itu, Anggota Komisi D dari Fraksi NasDem Bestari Barus menyatakan tidak setuju dengan usulan anggaran tersebut. Sebab, Bestari menginginkan agar pemilihan peserta dilakukan melalui RT.

"Ini enggak berkeadilan. Ada 31 ribu RT. Kenapa cuma 16 ribu? Kalau pendekatan kita RT, 31 ribu sekian, kalau saya enggak salah," protes Bestari.

Namun meski diprotes Bestari, Prasetio Edi pada akhirnya tetap menyetujui dan mengetok anggaran Rp11 miliar itu. (OL-3)