Taufik Sindir Keras Dirut Jakpro

KRITIK terus mengarah ke badan usaha milik daerah DKI Jakarta, khususnya PT Jakarta Propertindo. Selain perombakan direksinya dinilai tidak tepat, perusahaan itu juga dipandang sebelah mata gara-gara minta suntikan modal.

Kali ini pengkritik bukan dari orang luar. Dia adalah Wakil Ketua Badan Anggaran DKI Jakarta Mohamad Taufik, yang notabene pendukung Gubernur Anies Baswedan.

Taufik mengumbar sindiran terhadap Dwi Wahyu Daryoto, direktur utama, yang Juli lalu menggantikan Satya Heragandi. “Dirut Jakpro suruh mundur saja. Belum kerja apa-apa sudah minta penyertaan modal daerah,” ungkapnya, kemarin.

Menurut Taufik, Pemprov DKI telah berkomitmen agar BUMD lebih mandiri secara finansial. Pada pembahasan APBD 2018 akhir tahun lalu, Pemprov DKI bahkan menolak pengajuan PMD dari lima BUMD.

Kala itu Wakil Gubernur Sandiaga Uno meminta agar BUMD lebih mandiri dan tidak bergantung modal daerah yang bersumber dari APBD. “Dia belum baca RPJMD, kan visi misi Anies-Sandi menyatakan bahwa BUMD harus mandiri,” tegasnya.

Pada rapat pembahasan di Komisi C DPRD DKI Jakarta, Agustus lalu, delapan BUMD mengajukan PMD dengan total Rp11,05 tri­liun. Khusus program rumah DP nol rupiah, misalnya, PT Jakarta Pro-pertindo meminta Rp531 miliar untuk pembangunan rumah DP nol rupiah di Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading serta di Jalan Yos Sudarso, Kebon Bawang, Jakarta Utara. “Dulu Pemprov yang nolak (PMD). Masak sekarang BUMD minta lagi,” tandas Taufik.

Sebelumnya, kritik mengarah kepada perombakan Direksi PT Jakpro. Direktur Pengembangan Bisnis Hendra Lesmana diganti Hanief Arie Setianto, anggota TGUPP. Penggantian ini dinilai Trubus Rahadiansyah, pengamat dari Universitas Trisaksi, tidak profesional. (Nic/N-2)