Copot 3 Kepala Dinas, Anies Harus Cari Pengganti Berlatar Belakang Tepat

PENGAMAT kebijakan publik dari Universitas Indonesia Riant Nugraha mengatakan, pengganti tiga pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dicopot Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, harus memiliki latar belakang yang sesuai dengan tugas yang akan diemban. Latar belakang bidang itu harus dimiliki dengan kuat agar tugas melayani masyarakat bisa dilakukan dengan utuh.

“Gubernur harus membuat kriteria dari kepala SKPD. Harus diseleksi dengan fair, oleh anggota panitia seleksi (Pansel) yang fair juga. Dia harus punya background sesuai dengan tugas yang diemban, punya pemikiran sebagai kepala dinas dan punya komitmen kebangsaan,” jelas Riant kepada Media Indonesia, Senin (11/6).

Ketiga kriteria itu dibutuhkan tiga kepala SKPD yang nantinya akan menggantikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Agustino Darmawan, Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto, dan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Indrastuty Rosari Okita. Sebelumnya jabatan ketiga nama itu dicopot Anies Baswedan dengan alasan penyegaran.

Dengan alasan penyegaran pula, Anies beralasan akan ada lebih banyak kepala SKPD yang dicopot pasca-Lebaran. Penyegaran seperti itu, disebutnya, sebagai siklus yang biasa terjadi.

Namun, di luar itu, tiga nama yang lebih awal muncul ke publik bukan tanpa kontroversi. April lalu, Anies mengatakan akan menegur Kepala Dinas Perumahan Agustino Darmawan lantaran sesumbar mengatakan Pemprov DKI tidak sanggup bangun 250 ribu unit rumah dengan DP Rp0 hingga tahun 2022. Pemprov hanya sanggup membangun tujuh ribu rumah susun sewa (rusunawa) dalam lima tahun ke depan, dari 14 ribu unit yang sebelumnya dikatakan Agustino.

Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto dan BPPBJ pun sempat bersinggungan soal lelang mebel. Disdik DKI dan BPPBJ berseteru di dua lelang besar, yakni lelang mebel sekolah senilai kontrak Rp87 miliar dan lelang rehab total sekolah senilai Rp1,8 triliun. Perseteruan itu dimulai saat Pokja tertentu BPPBJ DKI menggalkan lelang mebel sekolah dengan cara janggal. (OL-5)