Pemerintah Kaji Regulasi untuk Kontra Terorisme di Kampus

TERUNGKAPNYA aktivitas terkait radikalisme dan terorisme di lingkungan kampus menjadi kekhawatiran Presiden Joko Widodo. Untuk menanggulangi radikalisme tidak semakin meluas, pemerintah tidak hanya menggencarkan proses deradikalisasi tapi juga akan melakukan kajian terkait regulasi di kampus.

"Memang radikalisme ini tidak muncul tiba-tiba. Ini sudah proses yang lama dan tidak mendadak datang," kata Presiden saat kunjungan kerjanya di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Kamis, (7/6), seperti disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin melalui siaran pers.

Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan kajian oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengenai diperlukan atau tidaknya regulasi yang secara khusus mengatur soal radikalisme di lingkungan kampus.

Menurutnya, upaya kontra radikalisme di perguruan tinggi perlu dilakukan karena muncul kekhawatiran bibit radikalisme yang tersebar di perguruan tinggi negeri bahkan swasta mengarah ke aksi terorisme

"Baru dalam proses kajian oleh Kemenristekdikti. Tetapi kalau memang regulasi itu diperlukan, akan kita buat. Tapi ini masih dalam kajian," tuturnya.

Ia menegaskan radikalisme di kampus dan pencegahannya sama sekali tidak berkaitan dengan prinsip kebebasan akademik atau berserikat. Dua hal itu menurutnya adalah hal berbeda yang tidak saling terkait.

"Tidak ada hubungannya antara kebebasan akademik atau kebebasan berserikat dengan proses pencegahan radikalisme. Ini adalah proses dalam rangka eksistensi negara kita ini, bukan yang lainnya," pungkasnya.

Selama ini, menurut Presiden, proses-proses untuk deradikalisasi sudah digerakkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk pencegahan dan bagian tindakan yang menjadi Polri dan TNI.

Namun ia berharap bahwa proses deradikalisasi itu tidak hanya berjalan sendirian. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan organisasi keagamaan juga penting sebagai upaya pencegahan sejak dini.

"Misalnya Majelis Ulama Indonesia juga ikut berperan, kemudian Nahdlatul Ulama juga ikut berperan, dan Muhammadiyah juga kita ajak berperan bersama. Memang kalau melihat data yang terpapar itu angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang terus akan kita kerjakan," ucapnya.

Pada Sabtu, (2/6), sejumlah barang bukti ikut disita ketika penangkapan tiga orang terduga teroris di Universitas Riau. Antara lain, dua buah bom pipa besi yang sudah jadi, dua busur panah dan delapan buah anak panah, sebuah senapan angin, video daulah Negara Islam Irak Suriah, serta buku yang berisi mengenai cara penggunaan senjata hingga membuat ranjau darat dan senjata. (OL-5)