DPRD Ragukan Target Rusunami DP Nol Rupiah

SEJUMLAH anggota DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI untuk memenuhi target penyediaan 250 ribu unit hunian dalam lima tahun masa jabatan Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno. Di antaranya, termasuk hunian yang terangkum dalam program rumah tanpa uang muka alias DP Rp0.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Gubernur Anies-Sandiaga menargetkan menyediakan 250 ribu unit hunian dalam lima tahun. Artiya, dalam satu tahun Pemprov DKI harus membangun 50 ribu unit. Target itu terdiri dari pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) serta rumah susun sederhana milik (rusunami). Untuk rusunami bisa didapat dengan skema DP Rp0.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M Taufik mempertanyakan kesanggupan Pemprov DKI dalam mengeksekusi target ambisius tersebut.

"Bagaimana membangun 50 ribu unit per tahun itu? Coba beri gambaran!" tutur Taufik di DPRD DKI Jakarta, Senin (9/4).

Agustino menjawab bahwa target 50 ribu tersebut tidak mungkin dicapai oleh Pemprov DKI sendiri. "Kalau pelaksanaannya sampai 50 ribu unit tidak mungkin sendirian Pak," jawabnya.

Apalagi pada 2017 lalu, Dinas Perumahan hanya mampu membangun sekitar 3 ribu unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Anggota DPRD DKI dari Fraksi NasDem, Bestari Barus pun ikut mempertanyakan kesanggupan Pemprov DKI.

"3 ribu unit? Bagaimana meningkatkannya menjadi 50 ribu unit? Maksud saya itu, jangan sampai nanti Pak Gubernur tidak mampu melaksanakan amanat Perda RPJMD," tegas Bestari.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati menjelaskan bahwa pemenuhan 50 ribu unit per tahun atau 250 ribu unit dalam lima tahun itu dibagi atas beberapa skema. Tuty menyebutnya sebagai 'housing career', di antaranya melalui skema pembiayaan menggunakan APBD, APBN, hingga melibatkan pihak swasta.

Dalam pembahasan RPJMD ini, Pemprov DKI melalui APBD akan membangun 14.564 rusunawa dalam lima tahun. Sementara itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diproyeksikan membangun 14 ribu unit rusunami pula dalam lima tahun. Sisanya, untuk memenuhi target 250 ribu dalam lima tahun, Pemprov DKI akan mengandalkan skema pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari Pemerintah Pusat, dan kerjasama dengan pihak swasta.

Pada 2018, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) hanya memberi jatah 477 unit untuk kredit rumah melalui FLPP yang disalurkan lewat Bank DKI. Namun, Tuty menyebut pihak PPDPP telah sepakat untuk menyalurkan FLPP sesuai kebutuhan Pemprov DKI.

"PPDPP bilang berapa pun yang akan diakses oleh DKI akan dicoba untuk dipenuhi," kata Tuty.

Sisanya, akan didorong pembangunannya melalui skema kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau melalui pihak swasta. "Besarnya KPBU dan market ini mendominasi untuk pemenuhan dari sisi suplai," tambahnya.

Sekretaris DKI Jakarta, Saefullah menyatakan optimis target pembangunan 14 ribu unit rusunawa melalui APBD DKI dan 14 ribu unit rusunami melalui skema kerjasama dengan BUMD bisa tercapai. Sementara untuk menarik minat pasar dalam pembangunan unit hunian program DP Rp0, Pemprov DKI akan menyiapkan sejumlah insentif bagi pihak pengembang.

"Rusunawa 14 ribu unit pasti tercapai Insyaallah. Tahun ini akan selesai 7.563 unit, jadi tinggal separuhnya. Karena visi kita kepemilikan rumah, yang rusunami (kerjasama dengan BUMD) kita tambah menjadi 14 ribu unit. Sisanya, dari visi-misi gubernur yang 250 ribu unit itu dari market," jelas dia. (A-5)