Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA pemberlakuan bea masuk untuk kendaraan yang hendak memasuki Jakarta dinilai tidak tepat. Pasalnya, hal ini akan mencederai rasa keadilan di sesama warga Tanah Air.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Yod Mintaraga, berharap rencana pemberlakuan tarif tersebut tidak jadi. Menurutnya, hal ini akan bertentangan dengan rasa keadilan sesama warga Indonesia.
"Diskriminasi, tidak adil. Setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkan pekerjaan. Begitu juga dengan berkendara, kan masih sama-sama Indonesia," kata Yod Mintaraga di Bandung, Selasa (27/3).
Selain itu, menurutnya pemilik kendaraan pun sudah membayar pajak sebagai kompensasi atas keluarnya sarana transportasi terkait. "Bukankan kewajiban pemilik membayar pajak kendaraan sudah dipenuhi? Imbalannya ya penggunaan infrastruktur yang disediakan pemerintah. Ini berlaku nasional, ke mana pun kita bebas selama di Indonesia," katanya.
Tak hanya itu, menurutnya pemberlakuan tarif masuk inipun tidak rasional. "Nanti kalau yang lain mengikuti bagaimana? Orang Jawa Barat bisa berbuat sama," katanya menyontohkan.
Selain itu, menurutnya pemberlakuan bea masuk inipun belum jelas payung hukumnya. Sehingga, jika hanya untuk menekan jumlah kendaraan, menurutnya pemerintah akan lebih baik dengan meningkatkan kualitas transportasi umum.
"Atau tarif parkir yang dibikin mahal. Itu lebih rasional," katanya seraya kembali mempertegas bahwa kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana transportasi yang memadai. (A-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved