Penggunaan Dana CSR Pemprov DKI Didesak Agar Transparan

PENGAMAT kebijakan Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai hingga saat ini penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum transparan. Terlebih, masyarakat dinilainya belum terlalu peduli dengan hal itu.

"Sudah menjadi rahasia umum, persoalan penggunaan dana CSR oleh Pemprov DKI selama ini tidak transparan dan masyarakat cenderung kurang memperdulikannya. Bahkan tentu sebagian besar masyarakat tidak pernah tahu bagaimana dana CSR digunakan oleh Pemprov, toh masyarakat juga tidak pernah protes," jelas Trubus saat dihubungi.

Hal ini disampaikan Trubus terkait pernyataan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno yang tidak ingin pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah ANak (RPTRA) melalui CSR dijadikan ajang iklan oleh perusahaan swasta terkait, Selasa (6/3). Menurut Trubus, justru persoalannya bukan nama perusahaan yang terpampang di mana-mana karena hal itu wajar saja.

Bagi Trubus, yang mendesak dilakukan adalah bagaimana masyarakat tahu bagaimana Pemprov menggunakan dana CSR secara tepat, efisien dan transparan, efisien, dan transparan.

"Bila ada korporasi yang namanya terpampang di depan tempat pembangunan RPTRA, kiranya sah-sah saja dan hal itu tidak melanggar aturan. Karena bagaimanapun korporasi bertanggungjawab terhadap kualitas perawatan RPTRA. Kedepan yg perlu difokuskan gubernur justru mengoptimalkan peran CSR untuk pembangunan RPTRA, bukan malah menyetopnya, dengan memberi kebijakan insentif yang lebih komprehensif kepada korporasi agar mau membangun RPTRA lebih banyak." pungkasnya.(OL-3)