DPRD DKI Soroti Rendahnya Serapan Anggaran

DPRD DKI Jakarta menyoroti rendahnya penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada triwulan pertama tahun 2018. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta inovatif dalam merealisasi pemanfaatan anggaran.

"Serapan yang kami nilai pada triwulan pertama ini masih rendah. Karena itu kita masih dorong agar serapannya baik, karena serapan (anggaran) itu yang menggulingkan ekonomi masyarakat," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/2).

Masukan itu disampaikan Taufik usai agenda sarapan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Sekretaris Daerah Saefullah, sejumlah pejabat satuan kerja kepala daerah, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Triwisaksana, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PPP Abraham Lunggana, dan sejumlah anggota dewan lainnya.

Gubernur Anies Baswedan tidak hadir lantaran harus mengantar Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Sementara Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga tidak hadir.

Menurut Taufik, hingga akhir Februari ini penyerapan anggaran di DKI Jakarta baru mencapai 6% dari total anggaran Rp77,1 triliun. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya serapan lantaran faktor perencanaan yang kurang baik.

"Evaluasi eksekutif saya kira harus segera dilakukan. Kami melihat faktor perencanaan yang kurang baik. Ke depan tidak boleh lagi," tambahnya.

Taufik enggan menjelaskan soal perencanaan yang dia nilai kurang baik. Dia mengusulkan agar komunikasi antar legislatif dan eksekutif dilakukan lebih intens. Sebab, pihaknya tidak ingin penyerapan anggaran baru melonjak di penghujung tahun.

"Kalau besar di penghujung, nanti penyimpangannya banyak," ucap Taufik.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jhonny Simanjuntak yang turut hadir dalam agenda sarapan bersama itu, menilai hingga saat ini belum tampak gebrakan dari Pemprov DKI dalam hal penyerapan anggaran. Padahal, sejak awal 2018 lalu, Sandiaga menargetkan agar penyerapan anggaran per bulan berkisar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun. Dengan demikian, dalam satu triwulan penyerapan anggaran bisa mencapai Rp20 triliun. Capaian saat ini belum mencapai target tersebut.

Jhonny menilai pola penyerapan anggaran SKPD saat ini belum berubah dibanding tahun lalu. Hal itu memicu penyerapan anggaran menumpuk di tahun anggaran. Perlu ada perubahan pola penyerapan anggaran di SKPD. Apalagi, Sandiaga telah membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Strategis Daerah Provinsi DKI tahun anggaran 2018.

"Kalau cara kerjanya masih sama, kemungkinan terulang lagi seperti tahun kemarin. Kalau diujung itu nanti kualitas juga kurang. Harapan kita di Juni sudah kelihatan," ucapnya.

Dia menyarankan agar Pemprov DKI berkaca pada sistem di Pemprov Jawa Timur, dimana sejak tahun anggaran dimulai langsung diikuti oleh sistem pelelangan di awal. "Begitu dianggarkan langsung dimulai lelang sehingga lebih gampang (terserap)," tuturnya.

Menanggapi masukan DPRD, Sandiaga menuturkan pihaknya akan mengoreksi pola penyerapan anggaran di jajaran eksekutif.

"Kita ingin nggak ada efek tongkat hoki, ini berulang terus terjadi. Dalam perencanaan di 2017 akhir kemarin memang dari perencanaan harus kita ubah," tutur Sandiaga. (OL-3)