MRT Jakarta Pastikan Tagihan Kontraktor Jepang Segera Dibayar

PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta pastikan tagihan kontraktor Jepang terbayar secepatnya. Total utang proyek MRT Koridor I Fase I Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia itu senilai Rp12,64 triliun.

Sebelumnya dalam rilis Pemprov DKI dikatakan bahwa Wakil Gubernur Sandiaga Uno sempat ditagih utang MRT yang lama tertunda oleh pemerintah Jepang saat berkunjung ke Tokyo beberapa waktu lalu.

Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menjelaskan, proyek yang dimaksud pemerintah Jepang ialah pembayaran kepada kontraktor fase 1 MRT Jakarta untuk dua pekerjaan, yakni pekerjaan tambah atau variations order (VO), dan penyesuaian harga atau price adjustment (PA).

"Kedua item pekerjaan ini belum termasuk dalam kontrak awal antara PT MRT Jakarta dengan kontraktor dan karenanya sebelum dilakukan pembayaran perlu dilakukan amandemen kontrak," kata William dalam keterangan tertulis perusahaan kepada wartawan, Senin (26/2).

Ia menjelaskan, dari 8 paket pekerjaan konstruksi (CP 101-CP 108) dan 4 paket pekerjaan konsultan (TAS 1, TAS 2, CMCS, OMCS) yang telah berkontrak untuk Fase 1 MRT Jakarta dengan total nilai kontrak sebesar Rp12,64 triliun, hingga 23 Februari 2018 telah terbayarkan Rp8,06 triliun.

Untuk membayar sisanya, PT MRT Jakarta akan lakukan percepatan berupa penyesuaian pada alur pelaksanaan audit. Proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) yang sebelumnya adalah preaudit menjadi postaudit untuk meminimalisasi potensi tertahannya proses pembayaran jika menunggu selesainya proses audit.

"Untuk pekerjaan yang masuk dalam kategori VO, sementara menunggu postaudit, pembayaran yang dilakukan maksimal hanya 70% dari nilai yang ditagihkan, itu dengan mempertimbangkan kebutuhan cashflow dari kontraktor," imbuhnya.

William menambahkan, sebelum suatu pekerjaan yang dikerjakan kontraktor dapat dibayar, harus melalui serangkaian prosedur. Hal itu termasuk review teknis dan pemenuhan aspek administratif yang telah disepakati berbagai pihak.

Pihak-pihak yang terlibat adalah PT MRT Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Japan International Cooperation Agency (JICA), termasuk kontraktor.

"Terdapat kondisi dan perlakuan/mekanisme yang diatur dalam prosedur tersebut. Dalam proses ini, semua pihak yg terlibat telah bekerja secara optimal dalamme mpercepat proses pembayaran dengan tetap mengedepankan kehati-hatian dan governance." tutupnya.

Sandiaga Uno juga memastikan utang tersebut akan terbayar pada fase berikutnya.

"Itu sedang diverifikasi dan akan masuk ke tahal fase dua. Karena itu berkaitan dengan variation order. Dan perubahan dari spesifikasi yang dilakukan baik oleh PT MRT maupun konsultannya, juga kontraktornya. Itu nanti akan diselesaikan pada fase berikutnya," tegasnya.

Diketahui semua paket pekerjaan MRT Jakarta dikerjakan oleh kontraktor Jepang yang bekerja sama dengan kontraktor nasional. Di antaranya, Tokyu Contsruction joint operation dengan Wika untuk Paket CP101 dan CP102. Obayashi, Shimizu joint venture dengan Jaya Konstruksi untuk Paket CP103.

Lalu Shimizu, Obayashi, Wika dan Jaya Konstruksi joint venture untuk Paket CP104 dan CP105. Sumitomo Mitsui Construction joint operation dengan Hutama Karya untuk Paket CP106.

Berikutnya Toyo, Mitsui, Kobelco yang membentuk konsorsium dengan IKPT menjadi Metro One Consortium (MOC) untuk Paket CP107. Terakhir, Sumitomo Corporation untuk Paket CP108. (X-12)