Bappenas: Jakarta Krisis Air dan Angkutan Umum

BERKEMBANG pesatnya Jakarta sebagai kota metropolitan nyatanya tidak didukung oleh infrastruktur dasar dan sarana transportasi yang baik.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Jakarta saat ini mengalami krisis air dan transportasi umum. Hal itu yang membuat kualitas hidup di Jakarta tidak terlalu baik.

Terkait dengan ketersediaan angkutan umum, Bambang menyebut prosentasenya saat ini hanya 13%. Angka itu terus turun dari 40% pada 2002 menjadi 21% pada 2012 dan saat ini hanya sebesar 13%.

"Jakarta datanya per 2015 komposisinya mobil 38%, motor 49%, dan angkutan umum cuma 13%. Dari segi angkutan umum kita berjalan di trek yang salah," ujar Bambang dalam acara bertajuk 'Menatap Masa Depan Jakarta' di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (21/3).

Menurut Bambang, penurunan secara drastis angkutan umum tersebut karena peningkatan jumlah motor yang luar biasa. Hal itu juga berakibat pada mobilitas kendaraan mobil pribadi yang saat ini hanya 5-10 km/jam

"Jadi meski beli mobil yang kencang, sayang sekali realitanya cuma 5-10 km per jam," ucapnya.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur untuk angkutan umum berbasis rel sekaligus terkoneksi menjadi sesuatu yang penting. Sehingga pemerintah serius menganggap proyek LRT dan MRT yang akan terintegrasi dengan Transjakarta.

Selain itu dalam strategi angkutan umum 2030-2045, hunian berkonsep TOD juga harus terus didorong oleh pemerintah provisi Jakarta agar mobilitas penduduk menjadi lancar sekaligus mengurangi ketimpangan.

"Nanti stasiun-stasiun MRT, LRT, termasuk terminal BRT itu harus ada TOD yang menyasar kelompok menengah," ucapnya.

Agar penduduk Jakarta bisa cepat berpindah ke angkutan umum yang terkoneksi ketika sudah selesai dibangun, Bambang menyarankan agar tarif parkir juga diuubah perhitungannya, tidak lagi Rp5 ribu per jam. Ia menyarankan agar tarif parkir mengikuti konsep yang ada di kota-kota besar di Amerika Serikat seperti Chicago.

Tarif parkir di Chicago, kata dia, menggunakan sistem sewa seluas ukuran mobil. Sehingga biaya parkir di Chicago bisa mencapai US$10 per jam atau Rp130 ribu.

"Di DKI harus ada kebijakan mekanise harga, pajak, dan insentif fiskal, karena kalau sekedar melarang biasanya terlalu drastis sebab orang merasa kebebasannya terhalangi," ucapnya.

Terkait masalah ketersediaan air, Bambang menyebut anggapan yang mengatakan Jakarta berlimpah air adalah salah besar. Faktanya, lanjut Bambang, kebutuhan air di Jakarta pada 2017 mencapai 28 m3 per detik. Akan tetapi saat ini yang terpenuhu hanya 18 m3 per detik sehingga ada defisit 10 m3 per detik.

"Bahkan pada 2030 kebutuhan air di Jakarta mencapai 42 m3 per detik," sebutnya.

Adanya defisit tersebut membuat rumah-rumah dan gedung tinggi di Jakarta berlomba-lomba menggali sedalam-dalamnya untuk mendapatkan air. Hal itu menyebabkan tanah di Jakarta menjadi cepat amblas.

Dengan fakta tersebut, selain memanfaatkan Waduk Jatiluhur, pemerintah juga berinvestasi dengan membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) di Waduk Karian, Banten yang ditargetkan rampung pada 2019. Masyarakat pun diminta untuk mempunyai lubang biopori agar ketersediaan air tanah di Jakarta bisa terjaga.

Ia pun mengusulkan agar dibentuk badan khusus yang terintegrasi untuk menangani ketersediaan air layaknya BPTJ di transportasi. Bambang juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta dan sekitarnya mempunyai solusi jalur distribusi SPAM agar bisa sampai ke rumah warga.

"Juga pembuangan air limbahnya yang harus ada jaringannya, karena Jakarta ini hanya 2% yang tercover jaringan air limbah," ucapnya.

Pentingnya penyelesaian kedua permasalahan tersebut agar Jakarta tetap bisa berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. Diproyeksikan pada 2030 kontribusi Jakarta terhadap perekonomian nasional mencapai 1/4 dari perekonomian nasional.

"Saat ini kontribusi Jakarta 15% sumbangannya ke nasional, itu setara 1/5 dengan perekonomian nasional," pungkasnya. (X-12)