Soal Melototi Anggaran, Ahok Lebih Baik dari Anies

KEPALA Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar menilai, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat lebih baik dalam hal memelototi anggaran daripada Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Hal tersebut disampaikan Zainal dalam Forum Panel dengan tema 'Fenomena Anies Baswedan, Pro Kontra 100 Hari Pemerintahan Anies-Sandi' di University Club UGM, Yogyakarta, Kamis (1/2).

"Dalam hal memelototi anggaran jauh lebih hebat Ahok-Jarot. Anggaran dipelototi sedikit demi sedikit," kata dia.

Kemampuan memelototi anggaran tersebut, misalnya bisa dilihat dari terbukanya kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dan munculnya dua versi APBD, yaitu versi DPRD DKI Jakarta yang penuh anggaran titipan dan versi Ahok yang sudah mencoret-coret anggaran titipan.

Zainal menduga dibentuknya KPK Jakarta oleh Anies-Sandi untuk mengatasi kekurangan dalam hal memelototi anggaran. KPK Jakarta akan dipakai Anies-Sandi untuk melihat teknis-teknis anggaran.

Namun, Zainal mengkritisi, konsep KPK Jakarta tidak jelas yang dilakukan. Birokrasi tidak sederhana karena tidak hanya diatur oleh perintah gubernur saja, tetapi banyak aturan-aturan yang lain.

Dalam kesempatan tersebut, Zainal juga mengkritisi kebijakan yang diambil Anies-Sandi yang menimbulkan polemik, yaitu penggunaan trotoar untuk berjualan dan dibolehkannya becak beroperasi di Jakarta.

Zainal mengaku sependapat dengan logika membantu masyarakat kecil. "Namun, tanah ada peruntukan dan tata ruangnya sendiri-sendiri. Siapa pun tahu trotoar tidak boleh untuk jualan. Ideologi yang mau kita dorong tidak sederhana dengan kata-kata," kata dia.

Ia pun berharap, resep-resep dalam membangun daerah jangan sekadar resep-resep populis. Ia meminta Anies-Sandi, jangan lupakan agenda publik yang lebih penting.

Dalam kesempatan tersebut, Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bambang Eka Cahya menilai, dua tahun terakhir ini adalah tahun Pemilu. Demokrasi substantif akan semakin tidak dibicarakan, yang lebih banyak ialah demokrasi prosedural.

"Apapun yang dilakukan proyeksinya 2019. Mereka ingin ada memori kolektif jangka pendek," kata dia. (X-12)