APBD Defisit, Pemkot Bekasi Efisienkan Belanja Kegiatan

SEBANYAK 46 organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Kota Bekasi terpaksa mengurangi beberapa kegiatan pada tahun anggaran 2018.

Di antaranya program revitalisasi lampu lalu lintas yang sebelumnya masuk Rencana Kegiatan Anggaran 2018.

Program itu ditunda mengingat besaran APBD 2018 sekitar Rp5,6 triliun mengalami defisit sebesar Rp400 miliar.

"Terpaksa kita tunda. Lampu lalu lintasnya masih bisa digunakan," papar Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliani, kemarin.

Revitalisasi lampu lalu lintas membutuhkan anggaran sebesar Rp9 miliar lebih untuk mengganti kontruksi hingga pengecekan kondisi.

Seluruh bentuk lampu lalu lintas yang vertikal rencana dibuat horizontal agar bisa terlihat oleh pengendara hingga ke barisan belakang.

"Beberapa titik sudah kami berlakukan seperti di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan," jelas dia.

Selain proyek Dishub, Dinas Pendidikan pun menunda pemberian subsidi kepada sejumlah sekolah SMA dan SMK.

Padahal, sejumlah siswa tak mampu tengah menjerit lantaran biaya iuran bulanan yang naik.

Sebelum iuran diambil alih Pemprov Jabar, siswa SMA dan SMK hanya diwajibkan membayar iuran bulanan Rp50 ribu.

Namun, sejak diambil alih Pemprov Jawa Barat, iuran tersebut naik menjadi Rp170 ribu hingga Rp270 ribu.

"Selain defisit, kami memang belum menandatangani MoU pemberian subsidi dengan dinas terkait di Provinsi Jabar," jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Inayatullah.

Kebutuhan besaran anggaran untuk menyubsidi seluruh siswa SMA/SMK diperkirakan mencapai Rp210 miliar.

Subsidi itu baru akan terealisasi pada 2019.

"Selain siswa SMA dan SMK negeri, swasta pun akan mendapat subsidi," lanjut dia.

Kepala Bidang Perencanaan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kota Bekasi, Dicky Irawan mengungkapkan program pembangunan tahun ini hanya sebatas lanjutan dari 2017.

Besaran alokasi anggaran tidak ada yang lebih dari Rp30 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Koswara Hanafi menyampaikan defisit anggaran terjadi karena perkiraan besaran sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun lalu meleset.

Awalnya diperkirakan nilai silpa mencapai Rp500 miliar, tapi faktanya sekitar Rp280 miliar.

"Di akhir tahun, penyerapan anggaran ternyata bagus," kata dia.

Menurut dia, rasionalisasi anggaran dianggap paling tepat menutupi defisit.

Upaya lain dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dari Rp2,4 triliun dianggap cukup sulit. (Gan/J-2)