Gaya Kepemimpinan Anies Bisa Laku di 2019

SUDAH 100 hari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno memimpin Jakarta. Gaya kepemimpinan yang ‘menjual’ prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat seperti yang dipraktikkan Anies-Sandi diprediksi akan laku dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menjelaskan selama 100 hari ke belakang, Anies-Sandi mengimplementasikan kedua prinsip tersebut melalui beragam aksi. Misalnya, memperbolehkan pedagang kaki lima (PKL) Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdagang di jalan, mewacanakan becak boleh beroperasi lagi dan menawarkan kemudahan hunian dengan DP 0 rupiah.

"Kelihatannya branding yang dilakukan Anies adalah keadilan sosial dan kesejahteraan. Ini akan berbeda dengan gaya-gaya kepemimpinan gubernur terdahulu dan sangat laku dijual di 2019," kata Yayat dalam diskusi PARA Syndicate dengan tema ‘100 Hari ANIES-SANDI: Arah Jakarta vs Branding Politik’, Jumat (26/1).

Lebih lanjut Yayat menjelaskan selama 100 hari ini Anies-Sandi sibuk mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak berkeadilan.

Kendati demikian, Yayat memperingatkan Anies-Sandi untuk berhati-hati dengan pendekatan yang populis karena bisa menjadi jebakan. Dalam banyak contoh, Anies kerap menabrak aturan dan tidak memberi kepastian untuk tiap implementasi kebijakan.

"Hati-hati dengan pendekatan populis yang bisa jadi jebakan. Mari belajar dari Bang Yos (Sutiyoso, mantan Gubernur DKI) pada 1998 saat krisis moneter bahwa memperbolehkan becak tidak menyelesaikan persoalan," tandasnya.

Dalam membangun framing 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi, Yayat melihatnya dari visi misi 'maju kotanya, bahagia warganya'. "Apa yang disebut dengan kota yang maju?" tanya Yayat.

Ia mempertanyakan apakah memperbolehkan becak kembali bisa dikatakan kemajuan? Apakah dengan begitu warga menjadi lebih bahagia? Sementara di saat sama Jakarta saat ini masih beradi di urutan 143 negara sebagai kota layak huni, di bawah Melbourne, Bangkok dan Manila.

Di sisi lain, Jakarta sudah menjadi kota yang modernis yang warganya menuntut pelayanan publik yang maksimal. Indikator kepuasan tergantung dengan pelayanan dan perubahan yang dirasakan.

"Saya khawatir kalau solusi-solusi itu dikemas dalam narasi-narasi bisa tidak terwujud. Ketika masyarakat diatur kemudian cara penanganan berbeda bisa saja langsung tidak percaya lagi,” tuturnya.

Pengamat Politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti, membaca selama 100 hari ini Anies-Sandi berkutat dengan diri mereka sendiri. Mereka, kata Ray, memiliki target yang harus dipenuhi dalam 100 hari. Namun, menyisakan pertanyaan, apakah kebijakan memang diperlukan atau semata untuk menjawab janji dalam 100 hari.

"Dari 23 janji mungkin 50% pelan-pelan janjinya sudah ditunaikan. Pertanyaannya bagaimana dengan kualitasnya?" tuturnya.

Hal itu menurut Ray tidak terlepas dari cara membahasakan kebijakan dengan berbunga-bunga. Dengan cara begitu, publik memiliki ekspektasi tinggi sementara realisasi di lapangan tidak setinggi itu.

"Anies membranding dirinya sebagai pemimpin yang sigap. Tapi jangan tanya kualitas dari pencapaian," imbuhnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menekankan kepemimpinan 100 hari belum bisa dinilai. Evaluasi dan penilaian baru bisa dilakukan minimal setelah setahun kepemimpinan. "Kritisi dengan saran. Kita harus juga memberi tahu baiknya bagaimana," cetusnya. (X-12)