Anies-Sandi Klaim tidak Tahu Rencana Pengadaan Lift

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno kompak mengaku tidak mengetahui usulan pengadaan elevator (lift) di rumah dinas gubernur. Padahal, pengadaan elevator tersebut disebut telah direncanakan sejak lama.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Benny Agus Chandra berkukuh rencana pengadaan elevator telah dilaksanakan sejak lama. Anggarannya, sambung Benni, termasuk di dalam anggaran renovasi rumah dinas Gubernur sebesar Rp2,4 miliar.

"Sejak awal masuk APBD, tapi di dalam kegiatan renovasi rumah dinas gubernur, jadi bukan kegiatan tersendiri," kata Benny kepada Media Indonesia.

Benni menunjukkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang di dalamnya mencakup anggaran pengadaan elevator. DPA dengan nomor 762/DPA/2018 itu disahkan pada 2 Januari 2018 lalu yang mestinya ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Michael Rolandi dan Benni sebagai Kepala Dinas Citata. Namun dalam dokumen itu, belum ada tandatangan keduanya.

"(DPA) disahkan Januari tapi pembahasan sejak lama enggak berubah dari (anggaran renovasi) awal ya Rp2,4 miliar," kata Benni.

Sementara itu, Anies-Sandi kompak mengaku tidak tahu atas munculnya pengadaan elevator di rumah dinas gubernur pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Tiba-tiba," kata Sandiaga di Balaikota Jakarta.

Sandiaga selaku yang bertanggungjawab dalam Tim Percepatan Penyerapan Anggaran mengaku akan menjadikan kasus pengadaan elevator ini sebagai pembelajaran agar para SKPD tidak memasukkan anggaran-anggaran yang bisa menimbulkan kesemrawutan, tidak efisien, dan tidak koordinatif.

Senada dengan Sandiaga, Anies menyatakan bersyukur rencana pengadaan elevator itu tercium publik sebelum direalisasikan. Sebab, dia mengaku tidak memberikan arahan untuk pengadaan elevator itu.

"Saya terima kasih itu muncul, jadi kemudian kita tahu. Karena tidak ada kebutuhan untuk renovasi besar dan lain-lain," kata Anies di Balaikota Jakarta.

Saat diminta tanggapannya, Plt Direktur Jendral Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengaku tidak tahu apakah anggaran untuk elevator tersebut termasuk yang diajukan Pemprov DKI untuk dievaluasi oleh Kemendagri pada Desember lalu. Sebab, Kemendagri tidak mendeteksi hingga poin jenis belanja.

"Kami tidak bisa mendeteksi sampai se-rigid itu, karena tidak dibuat dalam kegiatan sendiri, tapi terbungkus dalam kegiatan yang lain," jelas dia. (X-12)