Rapor Merah Anies-Sandi Dorong Interpelasi

PADA hari ke-100 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, menjabat, fraksi-fraksi di legislatif memberikan sejumlah angka merah dalam rapor kinerja keduanya.

Mereka memberi 11 catatan atas kebijakan dan meminta Anies-Sandi mengubahnya.

Fraksi PDIP menuturkan mereka belum bisa melihat gambaran jelas dari arah kerja Anies-Sandi dalam 100 hari pertama ini.

Kebijakan yang dibuat Anies-Sandi dianggap tidak berkesinambungan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya.

"Saya pernah bicara dengan Anies, sudah ada beberapa kebijakan yang baik diubah. Kami dari PDIP menyikapi, enggak salah, dong," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Catatan PDIP dimulai dari ujaran 'pribumi' dalam pidato politik Anies saat dilantik sebagai Gubernur DKI, yang dinilai PDIP telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

"Kami minta Anies-Sandi fokus bekerja menata Jakarta, bukan pintar menata kata," kata Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono.

Salah satu kebijakan yang disoroti, yakni soal membuka kawasan Monas untuk kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, penataan kawasan Tanah Abang, pencabutan aturan larangan motor, rencana menghidupkan kembali becak, serta pencabutan sertifikat HGB di pulau reklamasi.

Itu semua disebut bertentangan dengan kebijakan era sebelumnya.

Atas program seperti rusunami DP Rp0, PDIP menilai Anies-Sandi hanya menumpang pada skema program sejuta rumah Presiden Joko Widodo.

Keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah dalam program DP Rp0 pun diragukan.

Penerapan OK-Otrip dianggap masih setengah hati, sedangkan OK-Oce dinilai tidak berpihak pada pelaku UMKM mengingat pemprov tidak berupaya memperkecil besaran bunga pinjaman.

Terpisah, Ketua Fraksi NasDem DKI Bestari Barus menyebut status kinerja Anies-Sandi disclaimer.

Menurutnya, masa 100 hari kerja memang bukan untuk langsung berprestasi, tetapi meletakkan fondasi pembangunan.

"Itu tidak tergambar sama sekali. Yang tergambar justru kericuhan di tengah masyarakat akibat peletakan kebijakan tidak melalui kajian komprehensif sehingga cenderung menyakiti banyak orang," ujarnya kepada Media Indonesia.

Di sisi lain, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DKI Iman Satria menyebut kritik membangun memang baik untuk pemerintahan.

Namun, dia menyayangkan jika kritik itu muncul dari pihak-pihak yang belum bisa move on dari kontestasi pilkada lalu.

"Takutnya kritiknya itu hanya karena belum bisa move on, move on dulu baru kritik," ujar Iman.

Interpelasi

PDIP mempertimbangkan untuk menginterpelasi kebijakan yang dianggap menabrak aturan.

Fraksi yang menduduki 28 kursi dari total 106 kursi di DPRD itu mengaku tengah menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi lain untuk melancarkan hak interpelasi.

"Ini (interpelasi) niatnya untuk koreksi. Fungsi pengawasan kita maksimalkan. Kita komunikasikan ke semua fraksi, termasuk dengan Gerindra dan PKS," kata Gembong.

Sementara itu, Fraksi NasDem menyebut sudah tiga fraksi sepakat melancarkan interpelasi.

Selain PDIP, ada NasDem yang menduduki 5 kursi dan PKB dengan 6 kursi.

"Tiga fraksi sudah cukup. Landasannya kuat untuk menginterpelasi," tutur Bestari.

Saat menanggapi segala kritik dan masukan, Sandiaga berterima kasih dan menyebut 100 hari terlalu dini untuk penilaian atas kinerja ia dan Anies.

"Kami menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai," ujarnya.

Ia pun menyebut lebih baik kritik disampaikan jika berbasis data.

"Di setiap kebijakan itu selalu berbasis data. Kalau semrawut, semrawutnya di mana?" sambungnya.

Sementara Anies, melalui akun Youtube-nya, meluncurkan video rangkuman 29 hal yang telah ia dan Sandiaga lakukan dalam 29 hari ini.

"Terlalu awal untuk kita merasa berbesar hati, terlalu awal juga mengatakan bahwa banyak masalah," kata dia. (Mal/Nav/Aya/J-4)