DPRD Siapkan Interpelasi

KRITIKAN terhadap kinerja 100 hari Anies-Sandi juga dilontarkan pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Erwan Agus Purwanto. Dia menilai dalam 100 hari ini belum ada gebrakan yang solutif dari Anies-Sandi terkait penataan transportasi di Ibu Kota.

Meski uji coba program OK-Otrip telah berjalan, patut disimak lebih lanjut soal pelaksanaannya lantaran belum tampak konsep matangnya.
Di sisi bersamaan, kebijakan soal sepeda motor dan rencana Anies menghidupkan kembali becak, bagi Erwan, menunjukkan inkonsistensi penataan transportasi.

"Akhirnya ini terjadi inkonsistensi. Kita tunggu konsep matangnya, itu yang belum kelihatan terkait penataan transportasi," kata Erwan.

Senada dengan Nirwono, Erwan juga menangkap kesan ingin tampil beda pada Anies-Sandi dibanding pendahulunya, Ahok. Ia mengingatkan Anies, meski berbeda, sebaik-nya tidak memunculkan persoalan baru, melainkan harus melalui deliberasi yang matang ketika kebijakan itu diimplementasikan.
"Ini yang selama ini dikesankan. Tampaknya, yang penting berbeda, tapi tidak lewat proses deliberasi yang matang," kata Erwan.

Program unggulan seperti hunian DP Rp0, OK-Oce, serta OK-Otrip pun dinilai belum menghasilkan konsep yang matang. Namun, pada kenya-taannya justru konsep yang belum matang itu telah dilempar ke publik.

"100 hari ini kalau dievaluasi, belum cukup menggembirakan," ucap Erwan.

Menangkap kontroversi di tengah masyarakat, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut sejumlah fraksi di DPRD tengah menyiapkan langkah untuk interpelasi atas sejumlah kebijakan Anies-Sandi. PDIP menilai dalam 100 hari pertama, Anies-Sandi belum mampu menunjukkan gambaran konkret atas masa depan Jakarta. Hal itu, sambung dia, berdampak pada munculnya kebijakan-kebijakan kontroversial.

"Kebijakan yang muncul malah kontroversial, pro dan kontra muncul. Misalnya, terkait Tanah Abang, melegalkan sebagian pihak melanggar aturan. Lalu rencana soal penataan becak yang berten-tangan dengan peraturan daerah," ucap Gembong.

Dia belum mau menuturkan lebih jauh soal rencana interpelasi itu. Yang jelas, Fraksi PDIP ingin kebijakan yang dirasa bertentangan dengan aturan itu dibatalkan. (Nic/J-1)