Sebulan Jalan Jatibaru Raya Ditutup, PKL Untung, yang Lain Buntung

KEMARIN (Senin, 22/1), tepat sebulan kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan supaya pedagang kaki lima (PKL) bisa berjualan di jalan raya.

Untuk memperingati penutupan jalan yang resmi ditutup sejak 22 Desember silam itu, puluhan sopir angkutan kota (angkot) menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta.

“Ini bagaimana, sih, kebijakannya? PKL yang untung, sopir angkot malah buntung,” teriak koordinator aksi yang juga sopir angkot M10 Darmono.

Bersama sopir-sopir angkot yang mencari nafkah di sekitar Pasar Tanah Abang, Darmono mengeluhkan dampak penutupan jalan itu. Selain kema­cetan yang terjadi luar biasa, menurunnya penghasil­an menjadi dampak penutupan jalan itu.

Angkot-angkot yang merugi akibat kebijakan yang mereka nilai sepihak itu ialah angkot dengan nomor trayek M08 Tanah Abang-Kota, M10 Tanah Abang-Jembatan Lima, dan angkot 03 Bendungan Hilir-Roxy.

Sejumlah spanduk berisi tuntutan mereka kepada Anies pun mereka teriakkan. ‘Udah dibenahi, eee.. diobok-obok. Maunya apa siiiih’, bunyi salah satu spanduk protes mereka yang merujuk kepada pembenahan Tanah Abang yang sudah dilakukan gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama.

Darmono menuturkan konsep penataan PKL itu sangat berdampak pada penghasilan mereka sehari-hari.

Penghasilannya menurun hingga 50% jika dibandingkan dengan sebelum penataan. Biasanya mereka bisa membawa pulang Rp100 ribu hingga Rp120 ribu, tetapi kini mereka hanya bisa membawa pulang sekitar Rp50 ribu per hari.

Akibat penataan itu, mereka tidak lagi diizinkan melewati depan Stasiun Tanah Abang. Padahal, bagi mereka, area itu mendatangkan penumpang.

Kini mereka diarahkan melewati jembatan layang Jatibaru lalu memutar melalui Jalan KS Tubun Raya menuju Blok G, Tanah Abang. Jika mereka memaksa nekat memutar di putaran di bawah flyover agar bisa melewati pintu keluar Stasiun Tanah Abang, petugas Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta akan menilang mereka.

“Kami ingin kembali seperti semula. Jalan Jatibaru Raya dibuka kembali, tidak ada lagi waktu pembatasan,” kata Darmono.

Sopir angkot dari trayek M08, Abdul Rosyid, mengeluhkan hal lain. Ia mengeluh soal banyaknya angkot bodong yang beroperasi tanpa izin trayek di Tanah Abang. Akibatnya jumlah angkot yang beroperasi di situ jadi kian banyak.

Abdul Rosyid juga keberatan atas kehadiran bus Trans-Jakarta bernama Tanah Abang Explorer. Bagi dia, jika Pemprov juga berpihak pada warga Jakarta yang berprofesi sebagai sopir angkot, alangkah baiknya jika peran Tanah Abang Explorer itu diserahkan ke angkot.

“Katanya Tanah Abang Explorer itu bisa mengangkut 10 ribu penumpang. Kalau itu dimuat oleh kami, bisa Rp30 juta,” kata Rosyid.

Kehadiran pengemudi ojek daring yang menjamur di area sekitar Stasiun Tanah Abang juga membuat keuntungan mereka kian tipis. Hal tersebut membuat para pengemudi angkot semakin sulit mendapatkan penumpang.

Siapkan interpelasi
Perwakilan dari para sopir angkot itu sempat diterima Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah. Mereka sepakat untuk bertemu kembali pada hari ini untuk pembicara­an lebih lanjut. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, tidak menemui para pedemo.

Para pengunjuk rasa juga mengadu ke DPRD DKI Jakarta. Perwakilan diterima Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus.

Keluhan mereka, kata Bes­tari, akan diteruskan ke para pemimpin DPRD DKI Jakarta. Ia meyakini munculnya protes itu sebagai dampak dari kajian yang tidak komprehensif sebelum kebijakan penutupan jalan diputuskan.

“Semakin lengkap pemahaman kami bahwa solusi penataan itu bukan solusi yang komprehensif,” kata Bestari.

Fraksi NasDem, sambungnya, akan memberikan dorong­an politik terhadap Anies-Sandi selaku eksekutor kebijakan tersebut. Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan jika DPRD nantinya memutuskan untuk mengajukan interpelasi terhadap kebijakan itu.

“Kalau ini terus mengemuka, suatu hari nanti kami (berpeluang) sepakat melakukan interpelasi kepada Gubernur. Kami juga akan minta klarifikasi dan akan menegur Saudara Gubernur yang menyelesaikan suatu masalah, tapi menciptakan masalah baru,” tambah dia. (J-1)