Rusunami DP Rp0 tidak Terjangkau Gaji UMP

PROGRAM hunian tanpa uang muka alias DP Rp0 yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno belum sepenuhnya bisa menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Chief Executive Officer Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menyatakan program itu sulit terjangkau mereka yang berpenghasilan di bawah Rp4,5 juta per bulan.

Dengan batasan harga dalam program subsidi FLPP (Falitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), harga rusunami yang bisa memeroleh fasilitas FLPP adalah di bawah harga Rp250 juta. Artinya, program DP Rp0 belum bisa sepenuhnya mendapatkan subsidi.

"Tipe 21 seharga Rp184,8 juta bisa mengikuti skema FLPP, namun untuk tipe 36 tidak bisa dipaksakan masuk program subsidi. Pasalnya, batas penghasilan yang bisa mengangsur diperkirakan antara Rp6 juta-Rp7 juta per bulan. Hanya sebagian kecil rusun DP Rp0 nantinya dapat bermanfaat untuk masyarakat MBR," papar Ali, kemarin.

Menurutnya, program Anies sebetulnya sebuah terobosan yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta Pemprov DKI memikirkan lebih jauh perihal keterjangkauan bagi MBR berpenghasilan sebesar upah minimum provinsi (UMP). "Harus dipikirkan apakah dengan subsidi lebih banyak atau direkomendasikan menyewa rusunawa," tambahnya.

Ali mendesak Pemprov DKI segera memperjelas skema pembiayaan DP Rp0 mengingat hal tersebut merupakan inti program dibandingkan seremonial ground breaking pembangunan fisiknya.

Kritik terkait program DP Rp0 juga datang dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Prasetio menilai program DP Rp0 mirip dengan program sejuta rumah Presiden Joko Widodo karena sama-sama menggunakan skema fasilitas FLPP.

MBR sulit menjangkau karena harga unit tipe 21 sebesar Rp185 juta dan tipe 36 senilai Rp320 juta, besaran cicilannya Rp1,5 juta-Rp2,6 juta. "Sedangkan UMR DKI sejumlah Rp3,6 juta. Jadi rusunami DP Rp0 bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi kelas menengah," jelas Prasetio. (Nic/J-2)