Syarat Integrasi Memberatkan Organda

ORGANISASI Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta sulit memenuhi syarat yang diminta PT Trans-Jakarta untuk terintegrasi dengan program OK Otrip. Di antaranya syarat jaminan operasional kendaraan dan jaminan pelaksanaan.

Salah satu yang diungkapkan Ketua Organda DKI Shafruhan Sinungan menyangkut kewajiban angkot membayar uang jaminan operasional kendaraan selama dua bulan yang per bulannya Rp11 juta. Hal tersebut sangat memberatkan mengingat penghasilan sopir angkot sedang minim.

"Misalnya saya punya mobil satu dan hidup sehari-hari dari penghasilan mikrolet tersebut. Di pihak lain saya juga harus membayar uang jaminan operasional kendaraan sebesar Rp11 juta per bulan. Uang saya datang dari mana?" tandas Shafruhan Sinungan, Senin (8/1).

Ia menjelaskan angkot Jakarta milik perseorangan yang bergabung dalam satu wadah koperasi. Hidup dan matinya koperasi juga bergantung pada tiap pemilik armada angkutan kategori usaha kecil dan menengah yang minim permodalan.

Selain terkendala uang jaminan operasional, angkot pun berat untuk memenuhi syarat uang jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak yang disepakati. Jika jaminan pelaksanaan Rp500 juta per tahun, berarti pemilik kendaraan harus menyisihkan Rp25 juta. "Belum lagi jaminan operasional kendaraan, berat kami memenuhinya sebab kami ini bukan perseroan terbatas," tegasnya.

Sekalipun komunikasi sudah terjalin dengan Trans-Jakarta, menurut Shafrun, belum ada kejelasan bagaimana nasib angkot dengan program terintegrasi yang dicanangkan Gubernur DKI Anies Baswedan. Ia berharap Anies turun langsung menengahi persoalan antara Angkot dan Trans-Jakarta selaku operator.

Kalau Anies atau Sandiaga Uno tidak turun tangan, ia khawatir program OK Otrip akan mandek. Kecuali Gubernur DKI memberikan kebijakan khusus untuk meringankan beban pengusaha mengintegrasikan angkot dengan Trans-Jakarta.
Ia menilai program OK Otrip terlalu memaksakan dengan modus mengubah sistem pembayaran, bukan meningkatkan sistem pelayanan. "Organda tidak masalah mundur sedikit asalkan kualitas proses pelayanan berubah. Kalau kualitas pelayanan enggak berubah, ya percuma," ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani juga meragukan efektivitas OK Otrip dalam waktu dekat lantaran belum koordinasi menyeluruh dengan pihak transportasi umum. "Sekarang bagaimana dia (Anies) mau terapkan OK Otrip kalau belum berkoordinasi dengan angkot dan metromini?" terangnya. (Intan Yunelia/J-2)