Lenggang Kemayoran di Ujung Tanduk

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengaku belum mendengar kabar soal rencana eksekusi pembangunan kantor Polres Jakarta Pusat di lahan tempat berdirinya lokasi binaan pedagang kaki lima (PKL) Lenggang Jakarta Kemayoran.

Padahal, pembangunan direncanakan sudah dimulai pada Februari atau Maret mendatang.

"Enggak, itu yang bilang siapa? Kan ada perjanjian antara PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) dan Dinas KUMKMP, di situ berakhir perjanjian bulan Juni 2019," kata Kepala Suku Dinas Ko-perasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Perdagangan (KUMKMP), Ricad Bangun, saat dihubungi.

Menurut Ricad, pedagang semestinya tidak dipindahkan hingga kesepakatan itu ber-akhir.

"Kami enggak pernah diberi tahu, wali kota juga enggak diberi tahu, Dinas enggak diberi tahu. Mereka buat keputusan sendiri," ucapnya.

Padahal, Direktur Utama PPKK Dwi Nugroho sebelumnya menyebutkan bahwa dalam perjanjian tersebut ada klausul bahwa lahan milik Sekretariat Negara yang dipinjamkan untuk mengakomodasi PKL itu bisa dikembalikan sewaktu-waktu ketika pembangunan Polres Jakarta Pusat siap dieksekusi.

Menurut Dwi, Pemprov DKI sejak awal telah mengetahui hal itu.

"Klausul itu lebih penting, karena peruntukan lahan itu memang untuk Polres Jakarta Pusat," kata Dwi.

Dwi menyebut pihaknya beberapa kali telah mengundang Dinas KUMKMP untuk rapat membahas nasib lokasi binaan PKL di lahan tersebut, juga berkali-kali mengirimkan surat.

"Harusnya sudah tahu sekali. Kita pernah mengundang mereka, Pak Kepala Dinas Pak Irwandi, tapi tidak ditanggapi. Mekanisme selanjutnya kita bersurat sudah lebih dari tiga kali, ya sudah. Tidak ditanggapi," ucapnya.

PPKK menginginkan ada pembicaraan dengan Pemprov DKI Jakarta dalam Januari ini.

Sebab lahan itu dulunya dise-rahkan dalam kondisi kosong, PPKK pun menginginkan agar lahan itu dalam kondisi kosong kembali saat serah terima.

"Mereka harus kosongkan," tegas Dwi.

Nasib PKL

PPKK sendiri belum tahu kapan persisnya pembangunan kantor Polres Jakarta Pusat itu dimulai.

Yang jelas, PPKK telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan soal mekanisme peminjaman lahan tersebut oleh Polda Metro Jaya.

"Semuanya telah disetujui," tambah Dwi.

Sementara itu, soal nasib usaha para PKL binaan di lokasi tersebut, Pemprov DKI masih belum punya rencana, apalagi jika pengosongan harus dilakukan dalam bulan ini.

"Belum ada kebijakan," ucap Ricad.

Di lahan tersebut ada sekitar 60 pedagang kuliner yang masih berjualan dari total 98 kios untuk pedagang kuliner yang disediakan.

Ada pula 10 kios kuliner ikonik, serta sekitar 150 pedagang nonkuliner dari sekitar 200 kios.

Ricad mengakui kondisi Lenggang Jakarta Kemayoran kini sepi pengunjung. Bahkan, beberapa pedagang ada yang tidak konsisten berdagang.

"Sepi katanya. Tapi kita peringatkan, lalu mereka berdagang lagi biasanya," tutur Ricad. (Nic/J-1)