Integrasi Kartu OK Otrip Libatkan BI

BANK Indonesia (BI) meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengintegrasikan sistem pembayaran di program OK Otrip dengan kartu-kartu yang selama ini sudah berlaku.

Hal itu terkait penjualan kartu OK Otrip yang masih sepi peminat.

Hal itu dibahas dalam pertemuan Pemprov DKI dengan Gubernur BI untuk membahas cahsless payment system (sistem pembayaran nontunai) pada Jumat (5/1).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku BI telah memerintahkan jajarannya untuk mendukung pilot project OK Otrip.

"Kita membutuhkan dukungan BI agar program OK Otrip bisa tersambungkan dengan sistem perbankan dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang ada di BI," kata Anies.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah menuturkan Gubernur BI meminta agar sistem pembayaran OK Otrip juga diintegrasikan dengan kartu yang telah digunakan masyarakat saat ini, seperti e-money dan flazz.

Meski begitu, kartu OK Otrip baru pun akan tetap berlaku. Pemprov menargetkan warga yang baru menggunakan transportasi umum di Jakarta membeli kartu OK Otrip tersebut.

Sementara itu, para pengguna lama bisa menggunakan kartu yang biasa mereka pakai.

Bank belum sambut

Integrasi sistem pembayaran tersebut belum terlaksana hingga kini karena bank-bank belum membuka diri untuk kerja sama.

Padahal, kerja sama itu diperlukan karena kartu-kartu lama yang dikeluarkan bank itu perlu diprogram ulang agar terintegrasi dengan OK Otrip.

Pemprov DKI sebelumnya berencana bekerja sama dengan enam bank, yakni BCA, BNI, Bank Mandiri, Bank Mega, dan BRI.

Namun, karena belum ada sambutan dari mereka, untuk sementara pemprov hanya mengandalkan sistem pembayaran dari Bank DKI.

"Mereka maunya lihat mekanisme dan evaluasinya dulu sementara kita juga enggak mungkin nunggu," kata Andri saat dihubungi.

Untuk mengupayakan integrasi itu, pekan depan, Dishub DKI akan kembali mengadakan rapat dengan BI agar bertindak sebagai mediator.

"Nanti kita undang Bank Indonesia untuk rapat biar dari BI yang ngomong ke bank-bank itu," Andri menambahkan.

Dengan integrasi, pemprov menargetkan keseluruhan akan ada 1-2 juta pengguna layanan transportasi umum. (Nic/J-4)