Tidak Praktis, Kartu OK Otrip Sepi Peminat

KARTU OK Otrip sejak diluncurkan pada 22 Desember 2017 sepi peminat.

Pilihan Pemprov DKI menerapkan kartu khusus program baru itu dinilai tidak praktis.

Dalam tiga hari pertama penjualan, hanya 125 kartu OK Otrip yang terjual.

Padahal, PT Trans-Jakarta menyediakan 5.000 kartu.

Sepekan berikutnya hingga penghujung 2017, angka penjualan belum bergerak jauh meski Trans-Jakarta belum merilis data penjualan terbaru.

Agita Winanda, 24, penumpang Trans-Jakarta, merasa keberatan membeli kartu khusus OK Otrip.

Penumpang yang biasa naik dari halte Grogol menuju Kuningan tersebut menilai kartu elektronik yang saat ini ia gunakan sudah cukup mengakomodasi kebutuhannya untuk naik Trans-Jakarta dan KRL.

"Kalau emang tujuan akhirnya agar seluruh transportasi berbasis uang elektronik, kenapa masih dibuat kartu baru? Kartu yang sekarang tidak ada masalah menurut saya," katanya.

Penumpang lain, Indari Pratiwi, mengaku tidak tertarik dengan kartu OK Otrip.

Alasan utamanya Trans-Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.

Selain itu, ia mempertimbangkan batas waktu 3 jam untuk tap in OK Otrip bertarif Rp5.000.

Padahal, kebutuhan transportasinya saat ini hanya sebesar Rp6.500, yakni Rp3.000 untuk angkutan umum dan Rp3.500 untuk Trans-Jakarta.

"Perbedaannya tidak signifikan. Kecuali kalau tarif Rp5.000 itu berlaku seharian. Saya masih lebih memilih cara yang biasa, daripada nunggu lama sampai seluruh angkutannya terintegrasi," katanya.

Kepala Humas PT Trans-Jakarta Wibowo menuturkan sepinya peminat kartu OK Otrip yang dijual di 10 halte itu, salah satunya, disebabkan faktor penurunan jumlah penumpang karena libur panjang.

"Pasti di Januari mendatang penjualan meningkat dengan integrasi sama bus kecil di empat titik," kata Wibowo, kemarin.

Pengamat tata kota asal Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai Pemprov DKI semestinya tidak perlu memberlakukan kartu baru untuk program OK Otrip.

Harusnya ada penyatuan dan kemudahan sistem pembayaran dengan semua kartu yang sudah ada.

"Tidak perlu kartu khusus, kan praktis tidak kebanyakan kartu. Warga pada dasarnya suka yang praktis dan murah meriah. Kalau OK Otrip bisa begitu, tidak usah disuruh pun masyarakat akan berbondong-bondong ikut OK Otrip," tuturnya.

Ia menyayangkan sikap pemprov yang buru-buru merilis program yang belum matang.

Apalagi masyarakat diminta berinvestasi di dalamnya.

Dia menyarankan agar pemprov mempercepat integrasi angkutan dan peremajaan angkutan umum. (Nic/J-4)