Penataan Tanah Abang Berbau Politis

KONSEP penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta terus menimbulkan gejolak di kalangan pedagang.

Belum selesai perdebatan soal kebijakan penempatan sebagian PKL di badan jalan, para pedagang lain di Blok G yang selama ini melancarkan protes, menuding konsep penataan itu berbau politis.

Pemprov hingga kini belum menjawab rekomendasi sejumlah pihak, termasuk Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Paggara untuk mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru yang selama ini dilegalkan untuk diokupasi PKL.

Hal itu terus memperuncing anggapan para pedagang lain soal 'pilih kasih' kepada pedagang yang bisa mendapat jatah di-tempatkan di tenda.

"Mereka orang-orangnya Lulung yang diprioritaskan dapat tenda. Saya sudah daftar pakai KTP DKI tapi tidak dapat," ujar Imran, 45, pedagang yang ditemui beberapa waktu lalu.

Peran Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung disebut-sebut kuat dalam lahirnya kebijakan penataan dengan cara menutup akses jalan Jatibaru itu.

Di berbagai kesempatan, ia dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tampak vokal soal konsep penataan PKL Tanah Abang.

Mereka juga kerap 'jalan bareng' saat memantau kondisi Tanah Abang seusai ditata.

"Semua juga tahu, yang dapat jatah itu pedagang yang dekat dengan Lulung. Kami harap ada kebijakanlah dari Pemprov. Supaya semua adil," tutur seorang pedagang lain yang enggan disebut namanya.

Tak hanya pedagang di Tanah Abang yang menyebut nama Lulung.

Hata, pedagang di lokasi binaan Taman Intan, Jalan Cengkeh Kota Tua pun menyebut hal itu sudah 'pengetahuan umum' bagi PKL di Jakarta.

"Itu cuma kontrak politik saja dengan Lulung. Sudah santer obrolan sesama PKL. Kami yang di Cengkeh belum ada perhatiannya," ujar Hata.

Menurutnya, urusan PKL di Tanah Abang seolah-olah menjadi yang paling istimewa sehingga diperbolehkan mendirikan tenda di tengah jalan, tidak seperti di kawasan Kota Tua.

Mendengar namanya disebut-sebut memengaruhi kebijakan pemprov itu, Lulung membantah kabar itu.

Dia mengatakan bahwa dirinya hanya ingin memastikan tidak ada pelanggaran hukum di balik kebijakan itu.

"Bohong. Ngaco itu. Bagaimana saya mau mengoordinir orang. Saya kan anggota dewan, gimana sih, ngaco aja. Saya justru bermaksud mengawasi tidak ada pungli," ujarnya beberapa waktu lalu.

Blok G

Sebelumnya, Lulung kerap mengkritik soal penataan Tanah Abang oleh Pemprov DKI yang dinilai belum efektif.

Namun, saat penataan di era kepemimpinan Anies-Sandi, Lulung mendukung penuh.

Bahkan, saat ini dia tengah berkomunikasi dengan PD Pasar Jaya untuk merelokasi pedagang Blok G, terkait dengan rencana renovasi gedung tersebut dengan cara dirobohkan dan ditata ulang, tahun ini.

"Kami minta bantuan Pak Lulung untuk siapkan lahan sebagai tempat penampungan sementara pedagang," kata Direktur PD Pasar Jaya Arief Nasrudin saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Arief menjelaskan, Lulung sudah menyarankan sebuah bangunan untuk menampung 900 pedagang Blok G.

Namun, Arief enggan menyebut bangunan mana yang dimaksud dan milik siapa.

"Masih konfirm. Kami sudah berkirim surat untuk disewakan. Letaknya dekat pintu stasiun Tanah Abang," lanjutnya.

Dia menjelaskan, bangunan di Blok G konstruksinya sudah tidak laik, terutama untuk rencana pembangunan jembatan penghubung (skybridge) dengan gedung tersebut sehingga harus ditata ulang.

"Nanti atasnya dibuat rusun, bawahnya pedagang," tambah Arief. (J-4)