Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
UJI coba bus Trans-Patriot telah dilakukan, kemarin.
Namun, pengoperasian bus tertunda karena belum terbentuk badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai operator.
Kepala Bidang Pengembangan Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Muhammad Solikhin, menyampaikan tujuan uji coba bus Trans-Patriot masih sebatas sosialisasi.
Oleh karena itu, pelat nomor bus Trans-Patriot juga masih berwarna merah.
Solikhin menjelaskan dari enam trayek yang sudah disiapkan, uji coba baru dilakukan untuk trayek Harapan Indah-Terminal Kota Bekasi.
Trayek kedua ialah Pondok Gede-Terminal Bekasi.
Empat rute lainnya masih dalam penelitian. Selama uji coba, warga Kota Bekasi boleh menaiki bus secara gratis.
Tarif operasional bus Trans-Patriot tanpa subsidi diperkirakan senilai Rp7.000.
"Sudah diputuskan disubsidi dan kemungkinan tarifnya sebesar Rp3.500 per penumpang," tambah Solikhin.
Masa uji coba moda transportasi berbasis bus tersebut berlangsung sampai BUMD yang membawahkan Trans-Patriot terbentuk.
Sejauh ini, pembentukan BUMD masih dalam pembahasan.
"Sedang masa kajian audit dan investasi. Kami usahakan, Januari 2018 bus sudah beroperasi," kata Solikhin.
Total bus Trans-Patriot yang dilibatkan uji coba sembilan unit.
Uji coba kemarin mengoperasikan tiga unit dan enam lagi pada akhir Desember 2017.
Setiap bus mampu mengangkut 41 orang, dengan rincian 21 duduk dan 20 berdiri.
Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan, menyatakan untuk sarana penunjang, pemerintah masih memanfaatkan fasilitas halte bus biasa.
Saat ini, kata Johan, sudah ada sekitar 19 halte yang tersedia pada trayek Harapan Indah-Terminal Bekasi.
Pembayaran menggunakan uang elektronik di atas bus. (Gan/J-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved