KJP pun Disunat

BAGI Yanto, 57, menerima kabar yang tidak adil atau kehilangan haknya tanpa sebab jelas bukanlah hal baru. Sebagai rakyat biasa yang hidup di metropolitan dirinya seperti terbiasa bahwa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah (daerah) bisa kapan saja hilang atau dikurangi.

Sama halnya dengan fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi anak sulungnya yang nilai rupiahnya berkurang drastis sejak Oktober lalu.

"Saya tidak tahu kenapa uang itu bisa berkurang. Sejak pergantian gubernur saya ingat betul uang KJP anak saya tidak pernah utuh. Tidak tahu saya pemerintah mau memotong anggaran atau apa. Makanya saya tidak pernah berharap bantuan pemerintah lebih baik dari uang sendiri," cetusnya

Yanto yang setiap harinya berjualan nasi goreng di kawasan Kebayoran Baru ini mengatakan anaknya tersebut sudah sejak lama mendapatkan KJP atau sekitar tiga tahun lamanya. Selama itu uang yang diterima anaknya tidak pernah berkurang.

"Anak saya itu sejak SMP dapat KJP sekarang dua sudah SMA , baru kali ini KJP ada potongan. Selama ini tidak pernah," imbuhnya

Selain berkurang, uang yang diterima itu pun tidak tepat waktu. Saat hal ini ditanyakan ke Bank DKI, Yanto tidak mendapatkan alasan yang bisa diterima akal sehat.

Baca juga: Pencairan Bertahap Jadi Penyebab Dana KJP Terlambat

"Anak saya dapat Rp300 ribu nanti yang diterima hanya Rp180. Orang lain juga ada potongan, bervariasi dari 15-20%. Tapi nyatanya begitu. Bank juga tidak kasih alasan kenapa uang itu berkurang," cetusnya sambil menyiapkan gerobak untuknya berdagang malam ini.

Selama ini lanjut Yanto anaknya dapat mengambil uang tersebut tepat waktu yakni setiap tanggal delapan. Namun sejak beberapa bulan terakhir keteraturan itu tidak ada lagi.

"Dulu tepat waktu kalau sekarang sudah tidak jelas," tegasnya

Hal yang sama juga dirasakan oleh Sopiah, 34, yang memiliki anak yang menerima KJP senilai Rp100 ribu setiap bulannya. Namun beberapa bulan ini uang yang diterima hanya senilai Rp80 ribu.

"Saya bingung kenapa bisa berkurang begitu. Saldo anak saya biasanya Rp100 ribu sudah dua bulan ini tidak segitu lagi," jelasnya

Warga Tanahabang Jakarta Pusat ini tidak tahu harus melaporkan hal tersebut ke mana. Sopiah takut jika melaporkan anaknya yang duduk di bangku sekolah dasar tidak bisa mendapatkan KJP lagi.

"Tidak mau juga saya lapor takutnya anak saya tidak dapat lagi KJP. Uangnya juga sering saya pakai untuk kebutuhan makan," ungkapnya

Sopiah yang hanya berdagang gorengan di sekitar pasar tekstil itu berharap pemerintah tidak menarik KJP atau fasilitas yang meringankan masyarakat.

"Uang itu berharga sekali bagi kami yang kerja serabutan seperti ini. Saya harap bantuan pemerintah ini tidak ditarik," tandasnya. (OL-3)