Jakarta Juara Macet,Ahok Pasrah

JAKARTA dinobatkan sebagai kota termacet di dunia berdasarkan Castrol's Magnatec Stop-Start Index yang dirilis, kemarin.

Kriteria dalam survei itu didasarkan pada jumlah pengereman per kendaraan per tahun.

Dalam indeks ,Castrol menghitung berapa kali waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan untuk berhenti dan kembali berjalan dalam sehari. Semakin besar jumlah stop-start semakin macet pula kategori kota tersebut.

Ada 78 kota di seluruh dunia yang dimasukkan ke indeks. Kota-kota itu tersebar mulai Tiongkok, Asia, Australia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.

Dari indeks yang dikeluarkan Castrol dan Tomtom tersebut, Jakarta menempati kota dengan jumlah stop-start terbanyak, yaitu 33.240 per tahun (lihat grafis).

Jumlah itu berada di atas rata-rata yang seharusnya, yakni 18 ribu stop-start per tahun.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku pasrah terhadap kondisi kemacetan Ibu Kota. Pasalnya, Ibu Kota negara hingga saat ini belum menyiapkan sistem transportasi massal yang memadai.

"Emang iya. Kalau kamu tidak punya sistem transportasi berbasis rel, pasti macet," kata Ahok di Balai Kota DKI, kemarin.

Ahok menambahkan, Jepang yang memiliki sistem transportasi massal berbasis rel sangat bagus saja masih macet. "Apalagi kita. Makanya, kita lagi membangun (sistem transportasi berbasis rel) di Ibu Kota," ujarnya.

Menurut pengamat perkotaan Yayat Supriyatna, fakta yang terungkap dalam survei tersebut tidak bisa ditutupi karena masyarakat sudah merasakan hal itu setiap saat.

Dosen teknik planologi Universitas Trisakti itu menambah kan, kemacetan Jakarta yang semakin parah belakangan ini ialah buah dari lemahnya komitmen pemerintah dalam membangun kebijakan yang berkelanjutan untuk mengatasi kemacetan.

Ia mengungkapkan ketika pemerintahan berganti kepemimpinan, kebijakan juga terus berganti hingga tidak ada proses pembangunan yang benar-benar dibangun dan diselesaikan untuk mengatasi kemacetan.

"Setiap ganti pemimpin, ganti juga kebijakannya. Tidak akan pernah selesai kalau begitu. Ini bukti bahwa tidak ada komitmen dari pemerintah," ujar Yayat. (Ssr/Put/X-7)