Waspadai Uang Palsu Jelang Pemilu

DIREKTORAT Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengamankan 422 lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu dari sindikat uang palsu di Bangkalan Madura, Jawa Timur. Uang palsu banyak digunakan untuk membayar traksaksi jual beli dan jasa.

Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya mengatakan, peredaran uang palsu saat ini sudah masuk aktivitas perbankan.

“Uang palsu digunakan sebagai alat pembayaran oleh masyarakat. Mereka tabung uangnya ke bank. Uang ini disortir bank dan ditahan, lalu diserahkan kepada kami melalui Bank Indonesia,” jelasnya, kemarin.

Penyebaran uang palsu, jelas Agung, mayoritas berada di Pulau Jawa. Pihaknya mengamankan uang palsu dari enam provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Bali.

“Kami temukan uang palsu ini dari enam daerah. Kami terus telusuri karena ada di beberapa provinsi. Dari hasil penyelidikan kami sementara pemodalnya orang kerja swasta (bukan militer/oknum Peruri),” jelasnya.

Agung menuturkan, pihaknya menangkap pengedar uang palsu S dan M di Majalengka, Jawa Barat.

Dari kedua pelaku ini, polisi menyita 196 lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu yang bernomor seri sama. Sisanya 226 lembar ditemukan dari tersangka lainnya. Adapun uang palsu berjumlah 4.000 lembar pecahan Rp100 ribu telah dibakar tersangka.

“Setelah dilakukan pendalaman, diketahui uang palsu ini milik tersangka R yang ada di Surabaya. Dari R diketahui uang itu dibuat suaminya I. Pemodalnya AR kami tangkap di Cirebon. Dia memberi uang Rp120 juta untuk membeli alat cetak,” ungkap Agung.

Komplotan ini, jelas Agung, sudah beroperasi sejak 2008. Tersangka sudah membeli dua mobil dan empat sepeda motor.

Uang lama
Sementara itu, Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Luctor E Tapiheru mengatakan, pemerintah terus memperkecil celah pembuatan uang palsu dengan mengubah bahan dasar dan komponen uang asli.

“Ini yang semakin menyulitkan untuk memalsukan uang. Uang baru yang dipalsukan belum ada. Semuanya uang lama. Kami terus mengedukasi masyarakat mengenai uang asli dan uang palsu,” ungkapnya

Menurut Luctor, edukasi memberikan dampak menurunnya jumlah uang palsu. Pengungkapan kali ini dinilai lebih cepat dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

“Efek jeranya harus kuat dengan hukuman yang berat. Peredaran uang palsu ada penurunan drastis dari dua tahun lalu,” tutupnya.

Di mata Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi, peredaran uang palsu patut diduga berkaitan dengan pilkada dan pilres dua tahun mendatang. “Ini yang seharusnya diwaspadai dan dibongkar tuntas bahwa menjelang pemilu, uang palsu beredar,” cetusnya.

Penggunaan uang palsu dalam aktivi-tas pemilihan ini, lanjut Uchok, sulit terlacak PPATK, KPU, maupun Bawaslu. Uang tersebut tidak akan dimasukkan dalam laporan keuangan dana kampanye termasuk lolos dari audit. “Mereka punya jaringan untuk mendapatkan uang palsu ini,” imbuhnya.

Menurutnya kelompok sindikat uang palsu berasal dari berbagai latar belakang di antaranya intelejen dan militer. (J-3)