PR buat Anies, Jakarta masih belum Sehat

JAKARTA menduduki posisi empat terendah dalam daftar kota di dunia yang memberikan jaminan rasa aman bagi warga, versi The Economist Intelligence Unit.

Dalam laporan Safe Cities Index 2017 itu, salah satu indikator ialah rasa aman warga di bidang kesehatan.

Sebuah kota besar memiliki banyak faktor yang menentukan seberapa besar warga mereka merasa aman.

Kehidupan urban yang diwarnai kompleksitas memengaruhinya.

The Economist Intelligence Unit meriset 60 kota di dunia, menggunakan 49 indikator.

Salah satu kategori indikator yang utama, yakni keamanan atas jaminan kesehatan (health security).

Bagaimana sebuah kota menyediakan perlindungan bagi warga melalui kebijakan jaminan kesehatan ialah ukurannya.

Kota dengan jaminan kesehatan terbaik ialah kota berpenduduk memiliki akses kesehatan memadai, baik dalam penanganan darurat maupun pelayanan sosial di bidang kesehatan.

Khusus di kategori itu, Jakarta ada di posisi lima terbawah dari 60 kota.

Capaian yang rendah itu dinilai pengamat tata kota, Nirwono Yoga, tidak mengejutkan.

Warga megapolis dengan ritme dan mobilitas hidup yang tinggi, sebagian besar menghabiskan waktu di jalanan.

Polusi asap kendaraan di DKI Jakarta pun telah mencapai angka 2,5 PM alias dalam taraf berbahaya.

Ketika mereka pulang, masih banyak dari mereka yang harus menerima kenyataan menempati rumah yang tanpa sirkulasi udara maupun saluran air yang layak.

Begitulah kira-kira penggambaran soal kondisi yang dihadapi warga Jakarta dalam keseharian mereka menurut Nirwono.

Dia menilai wajar Jakarta masih jauh predikat 'kota sehat'.

Edukasi warga
Pemprov DKI punya pekerjaan rumah berat di bidang kesehatan.

Selama ini pemprov sudah berupaya meningkatkan kualitas kesehatan warga.

Salah satunya ialah dengan terobosan jaminan kesehatan berbentuk kartu Jakarta sehat (KJS).

Setiap tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan dana sekitar Rp1,2 triliun hingga Rp1,3 triliun untuk KJS.

Untuk fasilitas kesehatan, belum lama ini Jakarta memiliki tambahan puskesmas.

Di penghujung masa jabatannya sebagai gubernur, Djarot Saiful Hidayat meresmikan 18 puskesmas dan 2 rumah sakit umum daerah (RSUD) dari total 34 puskesmas dan 5 RSUD yang dibangun pada tahun ini.

Sisanya direncanakan diresmikan pemerintah baru pada Desember tahun ini.

Dinas Kesehatan juga memiliki program Ketuk Pintu Layani dengan Hati (KPLDH) di setiap puskesmas.

Tugas utamanya melakukan tindakan preventif dan kuratif atas masalah kesehatan warga.

Namun, tampaknya hasil sejumlah terobosan tersebut belum cukup baik ketika disandingkan dengan kota-kota besar dunia.

Menurut Nirwono, pemerintah selama ini lebih banyak melakukan tindakan kuratif ketimbang tindakan preventif dalam penanganan masalah kesehatan warga.

"Pelayanan kesehatan di rumah sakit, peluncuran KJP, BPJS, itu hilirnya, justru menjadi beban pemerintah selamanya. Pemerintah tidak melakukan investasi (kesehatan) di bidang penataan kotanya. Seolah-olah ini dianggap terpisah," kata Nirwono kepada Media Indonesia, kemarin.

Menuju kota sehat, ujarnya, perlu dilakukan dari hulu, menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak penerapan pola hidup sehat.

Itulah pekerjaan rumah gubernur baru.

Ia berharap pemprov tidak hanya gencar melakukan pembangunan fisik fasilitas kesehatan, tapi juga mengedukasi masyarakat untuk hidup dengan budaya berkota.

"Secara teknis sudah banyak maju, tapi masyarakatnya tidak banyak dididik untuk peduli dengan kehidupan perkotaan. Ini penting, warga kotanya perlu diedukasi. Gubernur baru ini kan punya latar belakang pendidikan, harusnya bisa mengedukasi warganya," urainya.

Berdasarkan deskripsi The Economist, kota-kota terbaik dalam security health itu tak hanya melulu soal pelayanan dan fasilitas, tapi juga harus menciptakan lingkungan sehat lewat penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penataan arus kendaraan.

Pembangunan RPTRA pada pemerintahan sebelumnya patut diapresiasi, tapi menurut Nirwono, perlu terus ditambah terutama porsi RTH-nya.

Dalam menanggapi hasil riset itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan ada banyak hal yang akan dilakukan terkait dengan indeks kota aman di Ibu Kota.

"Itu (masalah kesehatan) merupakan salah satu yang kita ingin jadi prioritas," ujarnya. (J-4)