Kinerja Biasa, Gaji Luar Biasa

GAJI 46 anggota DPRD Kota Depok naik sebesar 80% dari Rp25 juta menjadi Rp45 juta per bulan. Perolehan tiga Wakil Ketua DPRD serta Ketua DPRD Kota Depok lebih besar lagi.

Penaikan tunjangan anggota dewan disampaikan Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Kota Depok Nina Suzana menjawab Media Indonesia, kemarin. “Benar, naik 80%,“ cetusnya.

Nina tidak bersedia memerinci besaran kenaikan yang diperoleh tiga wakil ketua dan Ketua DPRD Kota Depok. “Yang jelas, tunjangan yang didapatkan ketua DPRD lebih besar dari 46 anggota DPRD maupun tiga wakil ketua DPRD,“ ujarnya.

Penghasilan anggota DPRD Kota Depok berikut wakil ketua dan ketua yang seluruhnya berjumlah 50 orang meliputi tunjangan transportasi, representatif, tunjangan reses untuk menyerap aspi­rasi masyarakat di kelurahan dan kecamatan, serta tun­jangan perumahan.

Penaikan tunjangan diatur melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah disetujui menjadi Perda Kota Depok. Petunjuk teknis dan pelaksanaannya diatur melalui peraturan wali kota.

Kenaikan gaji anggota DPRD Kota Depok yang fantastis mendapat sorotan banyak warga. Di mata mereka, kinerja DPRD Kota Depok yang menjalankan tiga fungsi belum memuaskan. Meita, ibu rumah tangga yang tinggal di Sawangan, mengaku tidak tahu apa saja prestasi DPRD Kota Depok.

“Fungsi DPRD kan ada tiga. Pertama, fungsi le­gislasi. Setahu saya minim sekali produk perda yang pro­rakyat dihasilkan. Fungsi anggaran yang berkaitan dengan kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) juga patut dipertanyakan. Apa terobosan dalam APBD 2017 buat rakyat? Kami enggak merasakan. Begitu juga fungsi kontrol. Waduh, DPRD diam-diam saja atas berbagai masalah pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Kinerja DPRD belum memuaskan,” cetus Meita.

Kepentingan pribadi
Sudianto, warga Cisalak yang juga pedagang di Pasar Rakyat Cisalak (PRC), menyesalkan anggota DPRD lebih mementingkan ekonomi pribadi ketimbang kesejahtera­an rakyatnya.

“DPRD dipilih rakyat buat membela kepentingan rakyat. Kalau minta tambah gaji, harusnya tunjukkan dulu prestasi. Tolong utamakan APBD Kota Depok untuk pembangunan infrastruktur, bukan buat kenaikan gaji,” cetus Sudianto.

Dia menyebut sejumlah kasus akibat kurangnya pengawasan dari DPRD Kota Depok. Kasus itu antara lain pembangunan SDN Bojongsari yang dibangun 2016 menjadi terbengkalai membuat proses belajar-mengajar terganggu.

Sudianto juga menyebutkan PRC yang sampai saat ini belum dipagar. Akibat tidak adanya pagar pembatas, lima pengunjung terjatuh ke lubang saluran air. “Pasar dengan drainase bersebelah­an tanpa pagar. Itu sangat berbahaya. Terutama pada malam hari. Pengunjung yang tidak terbiasa ke pasar bisa kecelakaan. Jangan sampai setelah ada korban jiwa baru dipagar,” sergahnya.

Dia juga menyesalkan DPRD tidak menggunakan hak pengawasannya dan membiarkan Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad meresmikan PRC pada 27 April 2017 meski masih banyak sekali kekurangan. “Kami sudah mengingatkan DPRD agar tidak mengizinkan peresmian PRC sebelum kekurangan diselesaikan. Tapi mereka tidak merespons,” ujarnya. (J-2)