Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMPROV DKI Jakarta akan mengintegrasikan halte CSW Trans-Jakarta di Koridor 13 dengan stasiun MRT. Untuk itu, menurut rencana akan dibangun sky bridge di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.
Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Gamal Sinurat mengatakan sky bridge akan dibangun di titik pertemuan antara Koridor 13 dan stasiun MRT guna mempermudah masyarakat yang mengakses kedua moda transportasi tersebut.
“Itu belum terintegrasi. MRT sudah buat gagasan dan sudah disampaikan. Prinsipnya gubernur setuju,” kata Gamal di Balai Kota, kemarin.
Sky bridge menurut rencana dibangun di sisi kiri dan kanan halte dengan desain melengkung sepanjang 125 meter dengan ketinggian 6 meter dari permukaan tanah.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan pembangunan sky bridge di luar rencana pembangunan transit oriented development (TOD), yang juga akan dibangun di sepanjang jalur Jalan Thamrin sampai Jalan Sudirman untuk mengintegrasikan moda transportasi umum di Jakarta.
Dana swasta
Tuty mengatakan estimasi biaya pembangunan sky bridge berkisar Rp8 miliar. Pendanaan pembangunan itu menurut rencana akan melibatkan pihak swasta.
“Perusahaan swasta di sekitar situ mungkin ada yang mau bekerja sama bangun (sky bridge), kerja sama seperti apa ini perlu dijajaki,” tambahnya.
Hal itu dilakukan mengingat jadwal pembangunan yang harus sinkron dengan operasional MRT pada Februari atau Maret 2019. Sementara itu, sejauh ini, Pemprov DKI belum menganggarkan biaya pembangunan sky bridge dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.
Selain itu, anggaran badan usaha milik daerah (BUMD) PT Trans-Jakarta tidak mencukupi untuk pembangunan sky bridge. MRT tidak memiliki anggaran untuk itu.
“Belum teranggarkan, maka sumber-sumber pendanaan lainnya perlu digali. Tentu perlu ada proses pembicaraan, proses kerja sama yang memenuhi unsur-unsur dan ketentuan yang berlaku,” jelas Tuty.
Kerja sama dengan swasta semacam itu, menurutnya, pernah dilakukan pada pembangunan Simpang Susun Semanggi. (Nic/J-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved