Mimpikan Tarif MRT Semurah di Hong Kong

PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta telah menghitung keekonomian tarif yang akan dibebankan kepada penumpang MRT. Tarif diperkirakan sebesar Rp17 ribu-Rp20 ribu per penumpang tanpa dana public service obligation (PSO) dari pemerintah. Padahal, tarif MRT di Hong Kong, jika dirupiahkan hanya Rp2.500 per penumpang tanpa dana PSO dari pemerintah.

“Tarif MRT sekitar Rp17 ribu-Rp20 ribu itu masih range karena proyeknya belum selesai jadi cost-nya (proyek MRT) belum bisa dipastikan,” kata Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta Tuhiyat kepada wartawan, kemarin.

Perkiraan tarif tersebut, bagi guru besar dan pendiri Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada, Danang Parikesit, terbilang mahal. Seharusnya, tarifnya bisa sama atau tidak jauh berbeda dengan tarif MRT di Hong Kong. PT MRT Jakarta berkiblat pada MTR (mass transit railway) Hong Kong dalam hal model bisnis pengelolaan MRT.

Dalam menentukan tarif MRT, dijelaskan Danang, terdapat tiga komponen pertimbangan, yakni biaya produksi, subsidi dari pemerintah, dan pendapatan nontarif. Jika pendapatan nontarif rendah, subsidi dari pemerintah rendah, tarif pasti tinggi.

“Sebaliknya kalau tarif dipatok rendah, operator transportasi harus bekerja keras bagaimana minta duit ke pemerinta atau ke swasta dengan investasi,” jelas Danang di Kantor MRT Jakarta di kemarin. Danang yang juga Ketua Komisi Teknis Transportasi Dewan Riset Nasional ini menuturkan, dalam model bisnis yang digunakan Hong Kong dengan memaksimalkan pendapatan nontarif. Skema pendapatan nontarif sebesar 70%-90% dan sisanya pendapatan tarif atau operasi transportasi. Jadi, pendapatan nontarif menutupi defisit pendapatan operasi transportasi.

Pendapatan nontarif itu, ungkap Danang, didapat dari pengembangan kawasan sekitar stasiun yang disebut transit oriented development (TOD). Hong Kong mampu menarik investasi bisnis properti dalam jumlah besar ke dalam TOD.

Hong Kong tersukses
Dalam pengelolaan model bisnis transportasi berbasis rel, Hong Kong disebut-sebut negara paling berhasil. Penasihat Direksi PT MRT Jakarta itu mengatakan Hong Kong mampu menetapkan tarif MTR sangat murah, sekitar Rp2.500 tanpa dana PSO dari pemerintah.

“Jepang memang pionir TOD, tapi paling sukses Hong Kong. Di Jepang kira-kira pendapatan nontarif dan tarif itu perbandingannya 50-50. Jepang masih diberi subsidi untuk infrastruktur sarana,” kata Danang.

Dalam Pergub No 44/2017 tentang Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development, perlu ditunjuk operator utama atau master developer, yakni BUMD, yang bertugas mengembangkan TOD. Karena BUMD yang terlibat dalam pengembangan TOD tidak hanya satu, Pemprov DKI perlu melakukan diskusi internal penunjukan operator utama.

Namun, Danang menya­rankan MRT Jakarta menjadi operator utama. MRT menjadi crowd maker (pembawa pengunjung) di TOD tersebut. “MRT Jakarta sebagai crowd maker bagaimana mengembangkan menjadi money maker (investasi) sehingga secara keuangan sustainable,” ujarnya.

Terkait dengan itu, Tuhiyat mengakui bahwa MTR Hong Kong menjadi patokan MRT Jakarta untuk model bisnis. Secara teknis MRT Jakarta tetap berkiblat pada Jepang.

Jika ingin memberikan tarif rendah pada masyarakat, Pemprov DKI harus memberikan PSO yang tinggi. (Mtvn/J-3)

[email protected]