Pelat Nomor Jadi Kendala

UJI coba tilang kendaraan bermotor melalui CCTV pernah dilakukan Polda Metro Jaya pada April 2011. Puluhan kendaraan roda empat dan dua dapat ditilang melalui CCTV. Hanya saja, ada pula beberapa pengendara yang pelat nomornya tidak tertangkap kamera.

"Dulu pernah ada beberapa pelanggar yang difoto dari CCTV, tapi ada juga yang hasilnya kurang bagus. Perlu dikalibrasi," kata Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Polda Metro Jaya AKB Budiyanto saat dihubungi, beberapa waktu lalu.

Budiyanto meyakini, dengan optimalisasi teknologi, disiplin lalu lintas warga Jakarta bisa dilakukan. Penegakan hukum lebih mudah dan bisa menghindari pungutan liar yang kerap terjadi.

Diungkapkan Budiyanto, jumlah polisi lalu lintas di DKI Jakarta hanya sekitar 4.500 orang, sementara ada lebih dari 20 juta kendaraan yang mondar-mandir di Ibu Kota setiap harinya. Dengan sistem tilang yang dilakukan atas pemantauan petugas saja, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dapat menindak sekitar 3.000 pelanggaran setiap harinya.

Dengan kebiasaan berlalu lintas warga Jakarta yang dianggap tidak disiplin, kehadiran teknologi CCTV untuk penegakan hukum sebenarnya amat dibutuhkan.

"Kalau ada pemasangan speed camera, pasti mereka (pengguna jalan) takut juga. Ada efek deteren dari pemasangan itu. Apalagi kalau dibarengi penegakan hukum. Kita sudah sosialisasikan, tinggal diterapkan untuk penindakannya," tuturnya.

Namun, hingga saat ini, Budiyanto menuturkan belum ada pembicaraan lebih lanjut bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait dengan rencana uji coba tilang dengan CCTV.

"Belum ada pembahasan, perlu persiapan SDM dan sarana prasarana lebih mendalam," tuturnya.

Sebaliknya, di Surabaya, Jawa Timur dan Bandung, Jawa Barat, saat ini tengah dilakukan uji coba tilang-e melalui CCTV. Di DKI Jakarta, CCTV baru dimanfaatkan untuk memantau kondisi lalu lintas.

"Ya kondisinya demikian. Padahal jumlahnya (CCTV) sudah cukup banyak, sekitar 700 tersebar di titik-titik yang strategis. Tapi baru untuk memantau situasi lalu lintas, bukan untuk meng-capture pelanggaran," ujar Budiyanto. (Nic/J-3)