Kapolri: Jangan Goreng isu Rohingya untuk Serang Pemerintah

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian meminta masyarakat Indonesia waspada ihwal isu konflik Rohingya yang beredar di media sosial. Sebab, isu itu malah dijadikan alat untuk memanas-manasi sentimen Islam di Indonesia.

"Isu ini lebih banyak digunakan utk konsumsi dalam negeri dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah. Gaya lama," kata Tito di Mabes Polri, Selasa (5/9).

Tito meyebut bagaimana isu Pemilihan Gubernur (Pilgub) dikaitkan untuk menyerang pemerintah Joko Widodo. Saat ini isu Rohingya di media sosial lebih besar dikaitkan dengan pemerintah Indonesia ketimbang gerakan kemanusiaan untuk membantu.

"Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk goreng-goreng untuk menyerang pemerintah dianggap lemah. Ini dari penelitian. Software opinion analysist," ujar Tito.

Padahal pemerintah udah lakukan langkah untuk membantu penyelesaian konflik Rohingya. Salah satunya Presiden mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, untuk menjumpai pemerintah setempat.

"Lalu membangun komunikasi 11 ormas Islam yang udah berafiliasi dengan pemerintah, termasuk Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Semua sudah bergerak,"

Di lain sisi Tito melarang unjuk rasa di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Rencananya sejumlah organisasi masyarakat berencana menggelar demonstrasi aksi bela muslim Rohingya dalam bentuk Gerakan Sejuta Umat Muslim Mengepung Candi Borobudur, Jumat (8/9).

Aksi bertujuan untuk mendesak penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar. Namun, Tito sudah menginstruksikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono untuk tidak memberikan izin terhadap aksi tersebut.

"Aksi borobudur dilarang. Saya perintahkan Kapolda Jateng, jangan diijinkan,"

Tito menegaskan, Candi Borobudur merupakan tempat bersejarah dan lokasi tujuan wisata Indonesia yang harus dijaga kelestariannya. Kasus penindasan terhadap etnis muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar tidak ada kaitannya dengan agama tertentu.

"Di sini Walubi dan kelompok pengurus Buddha sudah mengeluarkan sikap keras, mereka mengecam pemerintah Myanmar dan memberikan bantuan ke Rohingya," ujar Tito. (OL-6)