Kamis 05 Maret 2015, 00:00 WIB

Polisi Periksa PPK Pengadaan UPS

MI | Megapolitan
Polisi Periksa PPK Pengadaan UPS

ANTARA/Puspa Perwitasari

 
MANTAN Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman, kemarin (Rabu, 4/3/205) menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan penyelewengan dana APBD Pemerintah Provinsi DKI Tahun Anggaran (TA) 2014.

Selain Alex, penyidik juga memeriksa lima saksi yang terlibat dalam proyek tersebut. Alex diperiksa dalam kapasitas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang sedianya akan disalurkan ke 49 sekolah di Jakarta.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Mujiyono mengatakan pihaknya tengah menyelidiki perkara dengan langkah awal menghimpun keterangan sejumlah saksi. ''Sedang diperiksa enam orang itu,'' katanya.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKB Aji Indra menyebutkan pihaknya mulai memeriksa kasus itu sejak akhir Januari 2015, dan sejauh ini pemeriksaan yang dilakukan belum mengarah kepada siapa calon tersangka. Aji enggan memerinci materi pemeriksaan tersebut.

Ia menjelaskan tujuan dilakukan penyelidikan karena adanya dugaan penyimpangan anggaran. ''Namun, kami belum bisa menjelaskan lebih lanjut.''

Pemeriksaan pihak sekolah, lanjut dia, tidak dilakukan menyeluruh terhadap 49 sekolah penerima UPS. ''Sampel hanya 44 sekolah,'' katanya.

Imbas
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai perseteruan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta telah merugikan masyarakat sebab pencairan APBD DKI 2015 menjadi terhambat.

Pasalnya, penyumbang terbesar APBD ialah masyarakat Jakarta melalui pendapatan asli daerah sebesar Rp45,32 triliun.

Ia menyatakan hak rakyat dalam menikmati APBD menjadi terhambat. Dua program penting, yakni pendidikan dan kesehatan, pun ikut terkena imbas.

''Anggaran Kartu Jakarta Sehat 2015 itu Rp1,3 triliun, sementara anggaran Kartu Jakarta Pintar mencapai Rp2,2 triliun, anggaran dana BOS Rp2,51 triliun. Akibat konflik Ahok dan DPRD, semua terancam terlambat turun,'' kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto dalam Dialog Kenegaraan dengan tema Ahok vs DPRD DKI: Membongkar dana siluman APBD, di Gedung DPD RI, kemarin.

Keterlambatan pencairan APBD tersebut, sambung dia, nantinya akan berimbas pada penarikan dana untuk puskesmas, rumah sakit, dan sekolah, yang juga menjadi terhambat. Yenny khawatir nantinya akan terjadi masalah di antara birokrasi dalam pelayanan publik.(Gol/Nov/J-1) 
TAGS:

Baca Juga

MI

Pj Gubernur DKI Patuhi Instruksi Larangan Buka Puasa Bersama

👤Kautsar Widya Prabowo 🕔Kamis 23 Maret 2023, 23:52 WIB
Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan akan menaati aturan larangan menggelar buka puasa bersama (bukber) bagi pejabat...
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Progres Pembangunan Stasiun Halim Dekati 90 Persen

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 23 Maret 2023, 23:50 WIB
Ini harus kita pastikan aspek keselamatan terpenuhi dan dapat memberikan layanan yang baik sehingga masyarakat dapat mengakses keluar masuk...
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

6 Auran Pemkot Bogor tentang Kegiatan Masyarakat saat Ramadan

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 23 Maret 2023, 23:43 WIB
Peraturan tersebut berupa surat edaran Nomor: 300/1398-Huk.HAM tentang Kesiagaan Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban...

E-Paper Media Indonesia

Headline Edisi

Jadikan Ramadan Bulan Kedamaian

MASYARAKAT diminta mengembangkan sikap toleran dalam menjalankan agama, tidak terjebak pada perselisihan dan perbuatan sia-sia.

Fokus Edisi

Mengembalikan Kejayaan Sepak Bola Italia

PERILAKU kekerasan baik itu secara fisik, verbal, maupun seksual terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

#

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya