Bantuan Profesionalitas Guru Terus Digencarkan

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beberapa tahun belakangan gencar menyalurkan program bantuan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Diantaranya seperti yang dilakukan melalui Direktorat Pembinaan Guru Dikmen.

Pada tahun 2016 lalu, bantuan sekitar Rp44 miliar disalurkan untuk program Bantuan Peningkatan Karir bagi Guru Pembelajar di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Dikmen yang menyasar 1.278 MGMP. Atau bila dibagi jumlah tersebut sama dengan sekitar Rp35 juta per-MGMP.

Di tahun berikutnya, bantuan sekitar Rp28 miliar kembali dikucurkan untuk sekitar 720 MGMP atau sekitar Rp40 juta per-MGMP. Kendati faktanya, besaran nominal tersebut belum cukup untuk membiayai pelatihan yang diprogramkan oleh Kemendikbud.

"Bantuan pemerintah itu memang ada, tapi tidak cukup untuk menutup semua keperluan. Saya harus cari tambahan sana-sini untuk menutup semua," ujar Pak Sugeng (nama samaran) yang notabene salah seorang Ketua MGMP di sebuah kabupaten di Indonesia.

Lebih jauh dipaparkan bahwa uang tersebut untuk pengeluaran pengeluaran biaya transportasi, konsumsi, pelaporan serta uang harian panitia dan peserta yang jumlahnya berkisar 30-40 orang per-MGMP. Hingga tak dimungkiri jumlah sedemikian masih jauh dari kata cukup.

Sementara di sisi lain, Direktorat Jenderal Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) tahun ini rencana akan menyalurkan bantuan pemerintah untuk memfasilitasi pelatihan kurikulum 13 (K-13) bagi para GTK di 78.891 sekolah sasaran yang akan mengimplementasikan K-13 pada tahun pelajaran 2018/2019.

Sekalipun belum ada informasi valid terkait besaran anggaran yang akan dikucurkan untuk membiayai pelatihan K-13 tahun ini, namun waktu pelatihan K-13 itu sendiri akan dilaksanakan sekitar bulan Maret-Juni 2018 sebelum pelaksanaan tahun pelajaran 2018/2019.

Kendala penyaluran
Terlepas dari jenis bantuan yang diberikan, penyaluran bantuan pemerintah bagi para guru nyatanya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kendala dihadapi mulai dari persoalan validitas data penerima, prosedur perbankan, hingga masalah pelaporan.

Apalagi jika data yang diperoleh masih kasar sehingga harus divalidasi dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Walhasil membutuhkan waktu yang cukup seperti penyaluran yang terhambat karena kesalahan prosedur perbankan.

Selain itu, kurangnya pengetahuan para guru mengenai pengalokasian dan perpajakan juga sering mengakibatkan adanya temuan dari pihak auditor baik pusat maupun daerah. Ujung-ujungnya yakni pengembalian ke kas negara walaupun tidak seluruhnya.

Namun bilamana bantuan pemerintah pada akhirnya tidak mencukupi untuk pelatihan guru, ada baiknya para guru tidak berpangku tangan pada bantuan pemeritah. Melainkan dapat mencari solusi alternatif untuk meng-upgrade profesionalitas dan kompetensi mereka. (Tim GTK)