PEMERINTAH Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kemarin, menegaskan tidak terlibat dalam koalisi militer 34 negara yang dibentuk Arab Saudi.
"Kita tidak bisa mengatakan mendukung atau tidak karena kita tidak tahu konsep koalisi itu seperti apa," ujar Retno.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir, dalam press briefing yang digelar di Gedung Kemenlu, Jakarta, mengakui sebelumnya memang ada komunikasi antara Retno dan Menlu Arab Saudi.
"Pada Jumat (11/12), Menlu dihubungi Menlu Arab Saudi. Menlu Arab Saudi menyampaikan keinginan mereka untuk membentuk Center to Coordinate Extremism and Terrorism," ujar pria yang akrab disapa Tata itu.
Namun, lanjut Tata, pemerintah Arab Saudi tidak menyinggung perihal pembentukan aliansi militer seperti yang diumumkan Selasa (15/12).
Tata menjelaskan Indonesia, yang merupakan negara yang memiliki proses sangat terbuka dengan adanya demokrasi dan pemerintahan yang akuntabel, harus mengetahui latar belakang dari sebuah kerja sama sebelum akhirnya mengambil keputusan.
"Sebelum ambil kebijakan, kita harus ketahui apa sebenarnya yang akan menjadi komitmen Indonesia," lanjutnya.
Menurut Jubir Kemenlu itu, dasar dan tujuan dari apa yang Arab Saudi umumkan sebelumnya tentang aliansi yang dibentuk tidak jelas.
"Kita tidak bisa berkomitmen terhadap kerja sama internasional sebelum tahu detail TOR (term of referrence) dan modalitasnya," imbuh Tata.