Pendaftaran Kandidat Sekjen PBB Dibuka

DEWAN Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi memulai pendaftaran calon sekretaris jenderal (sekjen), Selasa (15/12).

Proses itu ditandai dengan pengiriman surat bersama dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum yang meminta ke-193 negara anggota untuk mengirimkan calon mereka.

Majelis Umum dan Dewan Keamanan mendorong negara-negara anggota untuk mempertimbangkan pengajuan seorang perempuan untuk jabatan tertinggi PBB yang selama 70 tahun ini dipegang laki-laki.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) yang sekaligus Presiden Dewan Keamanan, Samantha Power, dan Presiden Majelis Umum, Mogens Lykketoft, mengirim surat bersama ke negara-negara anggota PBB untuk memulai mencari pengganti Ban Ki-moon, sekjen yang sekarang.

"Dengan meyakini kebutuhan menjamin kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses ke posisi pengambilan keputusan tertinggi, negara-negara anggota didorong untuk mempertimbangkan pengajuan perempuan, maupun laki-laki, sebagai calon," ungkap kedua diplomat dalam surat itu.

Sidang pertama pemilihan sekjen baru PBB akan berlangsung akhir Maret dan awal April tahun depan.

Di situ, negara-negara anggota bisa menggali kapasitas kandidat yang mendaftar.

Pengganti Ban diharapkan sudah aktif bekerja pada 1 Januari 2017.

PBB berusaha mengakomodasi permintaan mayoritas negara anggotanya yang mendesak agar pengganti Ban yang masa jabatannya tuntas akhir 2016 dipilih secara transparan.

Sebelum ini, pemilihan sekjen PBB pada dasarnya ditentukan lima anggota tetap Dewan Keamanan dengan proses tertutup.

Namun, lewat resolusi PBB yang diadopsi Majelis Umum pada September lalu, sejumlah prosedur kerahasiaan dalam proses pemilihan sekjen PBB telah dihapus.

Calon dari DK
Sejauh ini, menurut Lykketoft, ada dua calon telah diajukan untuk dikonteskan, yaitu Menteri Luar Negeri Kroasia Vesna Pusic dan mantan Presiden Majelis Umum Srgjan Karim dari Masedonia.

Sementara itu, 15 anggota Dewan Keamanan, termasuk lima anggota permanen sekaligus pemegang hak veto, yaitu Tiongkok, Rusia, AS, Inggris, dan Prancis, secara tradisional mempertimbangkan daftar rahasia dan merekomendasikan agar calon dipilih oleh Majelis Umum.

Artinya, reformasi pemilihan sekjen PBB yang dicoba digalakkan lewat resolusi tampaknya tidak akan banyak memengaruhi inti proses seleksi.

Ke-15 anggota Dewan Keamanan pun telah menggelar pertemuan internal kemudian mengajukan calon untuk disetujui Majelis Umum.

Meskipun Majelis Umum dapat menolak calon Dewan Keamanan, itu tidak pernah terjadi.

Koalisi lembaga nonpemerintah yang mengampanyekan pemilihan pemimpin PBB yang berkualitas bertajuk 1 for 7 billion mengkritik keras pemilihan sekjen PBB jika tetap dilakukan di balik pintu tertutup.

"Kita harus memulai diskusi global soal figur yang kita inginkan dan yang kita ingin mereka lakukan ketika mereka menjabat posisi tersebut," kata Natalie Samarasinghe, anggota kampanye 1 for 7 billion. (AFP/AP/Swissinfo.ch/I-1)