Seberapa Amankah E-Voting

PADA 2020, Pemerintah Inggris merencanakan lagi uji coba pemungutan suara elektronik (e-voting). Namun, sejumlah kritik memperingatkan bahwa e-voting tidak cukup aman sebagai basis demokrasi.

Inggris telah memulai uji coba e-voting pada pemilihan umum daerah pada 2002, 2003, dan 2007 dan secara umum sukses.

Namun, anggota parlemen dari Partai Buruh yang juga anggota komisi digital Meg Hillier, mengakui bahwa tim digital tidak dipersiapkan untuk menginvestigasi isu keamanan dan mekanisme untuk memprosesnya secara detail. Dia berharap Komisi Pemilihan akan mempertimbangkan hal itu.

Majelis Parlemen memperdebatkan bahwa dari seluruh laporan yang masuk, yang menjadi kekhawatiran ialah keamanan e-voting. Namun, mereka percaya tantangan tersebut tidak sebesar keuntungan yang ditawarkan e-voting.

Kelompok kampanye WebRoots Democracy menyampaikan argumen tentang e-voting dalam versi laporan mereka sendiri, dengan klaim bahwa dua pertiga responden dalam survei tersebut mengatakan mereka lebih cenderung akan memilih jika bisa melakukannya secara online. Hal itu dinilai valid terutama bagi kaum muda.

Ditambah lagi laporan yang mengklaim e-voting akan mampu memangkas biaya sepertiga dari 2,59 pound sterling per suara dan mengurangi jumlah surat suara rusak.
Janji-janji yang sama telah dibuat sebelumnya, setiap kali Inggris melakukan uji coba. Pada 2002, lima dewan kota membiarkan pemilih memberikan suara via internet rumah, pesan teks, dan ‘kiosk’. Pada 2003, yang diperluas hingga 14 dewan.

Hasilnya, tingkat partisipasi pemilih meningkat rata-rata 4,9 poin, tetapi sangat bervariasi. Misalnya, tingkat partisipasi pemilih di South Tyneside melonjak sebesar 20% dan Vale Royal bergeser dua poin.

Setelah pemilu 2003, sebuah laporan oleh BBC menunjukkan e-voting gagal membawa banyak dampak. Pemilih diberi nomor surat suara dan PIN, tapi muncul masalah dengan teknologi. Di St Albans, personal computer di tempat pemungutan suara mengalami masalah konektivitas. (Guardian/ Hym/J-4)