Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KRISIS politik Korea Selatan yang sudah berlangsung sejak 2016 akhirnya memuncak dengan keluarnya putusan pemakzulan Presiden Park Geun-hye oleh Mahkamah Konstitusi.
Negara itu kini harus melakukan pemilu dalam dua bulan ke depan untuk mencari pengganti Park.
Park menjadi presiden terpilih pertama Korsel yang diberhentikan dari jabatannya.
Pemakzulan juga terjadi bersamaan dengan peningkatan ketegangan di kawasan Korea.
Park jatuh setelah mencuatnya skandal korupsi yang dilakukan oleh orang kepercayaannya, Choi Soon-sil.
Dia dituding telah berkolusi dengan Choi untuk menekan sejumlah perusahaan besar agar menyumbang dua yayasan yang mereka dirikan.
Sebagai warga biasa, Choi juga dikritik karena ikut campur dalam urusan pemerintahan dan memiliki akses terhadap dokumen rahasia negara.
"Tindakan itu secara langsung mencederai semangat demokrasi dan supremasi hukum. Karena alasan-alasan tersebut, Presiden Park Geun-hye diberhentikan," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, Lee
Jung-mi di Seoul, kemarin.
Hasil sidang itu juga memperkuat putusan pemecatan Park yang dijatuhkan oleh parlemen pada Desember lalu.
Putusan itu disambut dengan penuh sukacita oleh massa yang menyaksikan sidang melalui layar televisi raksasa di luar pengadilan.
"Kami menang, kami menang," teriak para penentang Park sambil terus bersorak dan berpelukan.
Beberapa ratus meter dari mereka, kelompok massa pendukung Park juga berkumpul.
Mereka hanya bisa tertegun begitu mengetahui Park dimakzulkan.
"Kami tidak menerima keputusan ini," kata Cho Bong-am, 60.
Setidaknya lebih dari 20.000 polisi diturunkan untuk mengamankan situasi.
Aparat menyebut dua orang meninggal dalam protes itu.
Park sendiri selama ini membantah telah melakukan pelanggaran hukum.
Juru bicaranya mengatakan bahwa Park akan meninggalkan istana kepresidenan dan tinggal di rumah pribadinya di Seoul.
Seorang anggota parlemen, Kwon Seong-dong, menilai putusan itu mengukuhkan supremasi hukum dan menjadi bukti semua orang, termasuk presiden, sama kedudukannya di mata hukum.
Komisi Pemilihan Umum Nasional Korea Selatan langsung membuka aplikasi untuk pemilihan presiden yang diharapkan akan terselenggara pada 9 Mei mendatang.
Tokoh liberal, Moon Jae-in, yang kalah dari Park dalam Pemilu 2012, kini menjadi unggulan dalam jajak pendapat.
Kandidat lainnya ialah Hwang Kyo-ahn yang kini menjadi perdana menteri.
Putusan pemecatan presiden oleh parlemen sebelumnya pernah terjadi terhadap Roh Moo-hyun pada 2004.
Dia dianggap tidak becus dan melanggar undang-undang pemilu.
Namun, Mahkamah Konstitusi Korsel memulihkan kekuasaan Roh Moo-hyun. (AFP/AP/X-11)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved