Kesenjangan masih Masalah Besar

DI tengah perlambatan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada posisi 5,02% patut disyukuri.

Namun, persoalan besar saat ini ialah masalah kesenjangan.

Pernyataan itu disampaikan secara terpisah oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemarin.

Di hadapan sekitar 2.500 WNI yang tinggal di Australia pada acara temu WNI, di Darling Harboure Theatre International Condalamvention Center Sydney, Australia, Jokowi bercerita tentang ekonomi Indonesia.

Menurut Presiden, bila dibandingkan dengan negara besar di G-20, Indonesia masih masuk tiga besar terbaik.

Kalahnya hanya dengan India dan Tiongkok.

"Ini sering kita tidak tahu sehingga tak mau bersyukur. Coba lihat negara lain sudah ada yang minus," ujar Jokowi.

Presiden juga menyebutkan anggaran infrastruktur pada 2017 meloncat cukup besar menjadi Rp346 triliun.

Pemerintah ingin fokus di bidang infrastruktur dalam lima tahun ke depan karena itu dasar bagi pergerakan ekonomi.

"Terkait dengan kesenjangan, itu persoalan besar kita saat ini. Rasio pada 2013 pada posisi 0,41. Patut disyukuri pada 2015 masuk 0,38 dan 2016 pada posisi 0,37%," kata Jokowi dalam acara yang dihadiri Dubes RI untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema, Menlu Retno Marsudi, Kepala BKPM Thomas Lembong, Seskab Pramono Anung, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

Wujudkan keadilan sosial

Saat menutup Tanwir Muhammadiyah di Islamic Center Kota Ambon, Maluku, Jusuf Kalla mengatakan ketidakadilan dalam masyarakat juga disebabkan oleh kesenjangan sosial.

Kesenjangan di Indonesia, lanjutnya, suatu hal yang berbahaya.

"Kita harus berpikir jernih untuk mewujudkan keadilan dan negara yang berkemajuan. Selain kerja keras, yang dibutuhkan untuk memajukan bangsa ini ialah semangat bekerja, dan penuh motivasi melibatkan ilmu dalam kerja," tambahnya.

Untuk itu, lanjutnya, Muhammadiyah harus senantiasa membina masyarakat dan semangat untuk umat agar bisa maju bersama-sama.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan negara tidak boleh takluk oleh kekuatan pemodal asing dan dalam negeri yang memecah belah dan memporakporandakan tatanan negara demi melanggengkan kekuasaannya.

Untuk itu, pemerintah harus mendorong masyarakat madani berperan lebih luas sebagai kelompok kritis, penyeimbang, dan kontrol atas jalannya pemerintahan, serta mitra strategis dalam memperkuat kedaulatan negara dan mewujudkan keadilan sosial.

Sementara itu, saat dihubungi secara terpisah, ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih menilai terciptanya kesenjangan ekonomi terjadi lantaran mudahnya masyarakat kelas menengah ke atas melarikan aset ke luar negeri.

Alhasil, pemerintah tidak menerima pajak dari aset-aset tersebut.

Transfer pajak pun pada akhirnya belum bisa menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

"Karena itu, pemerintah harus bisa mereformasi perpajakan. Dengan mengefektifkan penerimaan. Pemerintah juga bisa memperluas program dana sosial berupa kartu sehat, kartu pintar, dan subsidi lainnya untuk masyarakat miskin. Selain itu, pemerintah perlu memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat guna mengajarkan hal-hal positif ke masyarakat," kata Lana. (Jes/Ant/X-7)