AS Pangkas Anggaran Pasukan Perdamaian

DUTA Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley tengah meninjau ulang kebijakan pasukan penjaga perdamaian PBB yang cenderung mengarah pada penutupan dan perampingan misi.

Selama pertemuan empat mata dengan Dewan Keamanan PBB pada pekan ini, Haley menyebut pasukan penjaga perdamaian PBB sebagai prioritas untuk pemotongan anggaran.

"Terkait dengan reformasi PBB, saya pikir ada kepentingan tertentu dalam pemeliharaan perdamaian," kata seorang diplomat Dewan Keamanan PBB.

Haley akan mengevaluasi satu per satu misi perdamaian PBB dan 'relatif skeptis' dengan mengedepankan nilai dan efisiensi dari program-program tersebut.

Seorang diplomat senior Dewan Keamanan PBB mengatakan reformasi penjaga perdamaian PBB merupakan 'prioritas' untuk duta besar AS yang baru.

Dia menambahkan AS 'ingin bekerja sama dengan beberapa mitra kunci terkait masalah ini dalam beberapa minggu mendatang'.

AS memiliki beberapa tentara yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian.

AS merupakan penyumbang keuangan terbesar ke penjaga perdamaian PBB dengan menyediakan hampir 29% dari total anggaran sebesar US$7,9 miliar untuk tahun ini.

Selama dengar pendapat di Senat AS, bulan lalu, Haley menegaskan komitmennya untuk melakukan pemangkasan anggaran perdamaian di bawah 25% dan mengatakan negara-negara lain harus ikut memikul beban.

"Kita harus mulai mendorong negara lain untuk memiliki tanggung jawab dalam tugas ini," tegasnya.

Saat ini, memang tidak ada daftar misi-misi perdamaian mana yang akan dihapus.

Namun, para diplomat mengatakan misi PBB di Haiti dan Liberia mungkin yang dalam waktu dekat akan ditutup.

Pasukan penjaga perdamaian PBB yang tersisa di Pantai Gading akan ditarik keluar pada Juni mendatang, sedangkan Dewan Keamanan PBB memperbarui misi UNMIL di Liberia hingga Maret 2018 dengan pemahaman bahwa ini akan menjadi tahun penugasan yang terakhir.

Untuk saat ini, diplomat menyambut pengawasan AS dan setuju bahwa sementara beberapa misi yang beroperasi di lingkungan politik yang sulit, seperti Haiti, Siprus, atau Kosovo.

Upaya AS untuk mengevaluasi penjaga perdamaian dapat memiliki implikasi serius bagi stabilitas di Afrika, tempat sembilan dari 16 misi penjaga perdamaian PBB dikerahkan di benua itu.

Seorang pengamat perlindungan sipil di Washington Aditi Gorur mengatakan pemotongan dana untuk misi PBB di Sudan Selatan, Kongo, Republik Afrika Tengah, dan Mali 'mungkin akan menjadi hukuman mati bagi ribuan orang dan akan membatalkan sejumlah besar kemajuan menuju kesepakatan damai. (AFP/Ths/I-2)