Demonstrasi di Rumania Berlanjut

MINGGU (5/2), Rumania memasuki hari keenam demonstrasi yang digelar untuk menekan pemerintah meski mereka berjanji membatalkan undang-undang korupsi yang memicu digelarnya aksi demonstrasi terbesar sejak jatuhnya pemerintahan komunis pada 1989.

Sabtu (4/2) malam, pemerintah berjanji akan mencabut dekret yang dipandang warga bertujuan meringankan hukuman bagi para koruptor.

Akibatnya, warga yang marah menggelar aksi demonstrasi.

Warga juga tidak memercayai janji pemerintah yang akan mencabut dekret tersebut pada Minggu (5/2).

"Hari ini, kami akan mencetak rekor baru," ujar Florian, 40.

"Kami sama sekali tidak percaya," tegas pria yang berprofesi sebagai teknisi listrik saat membagikan pretzel dan teh secara gratis di Victoria Square, pusat aksi demonstrasi di Rumania.

Hingga Minggu (5/2) siang, ratusan orang telah berkumpul di Victoria Square.

Diperkirakan, kerumuman itu akan bertambah dengan ribuan orang akan datang dari luar ibu kota.

Pada Sabtu (4/2), 330 ribu orang diperkirakan menggelar demonstrasi di berbagai penjuru negeri.

Itu merupakan demonstrasi terbesar sejak penggulingan diktaror Nicolae Ceausescu pada 1989.

Demonstran yang mayoritas kaum muda meneriakkan yel-yel, mengibarkan bendera, meniup vuvuzela, dan membawa patung pejabat yang dipakaikan pakaian hitam-putih ala narapidana.

Para pengamat menyebut dekret darurat yang dilansir pada Selasa (31/1) menandai kemunduran dalam perang melawan korupsi yang menghantui Rumania.

Pemerintah beralasan dekret itu akan menyelaraskan hukum pidana dengan konstitusi. Namun, para demonstran memandang hal itu sebagai langkah berani dari partai yang berkuasa, Partai Demokrat Sosial (PSD), untuk membebaskan anggota mereka yang terlibat korupsi.

Selain itu, lewat dekret tersebut, pemerintah yang baru berkuasa kurang dari sebulan ingin membebaskan sekitar 2.500 narapidana yang menjalani hukuman kurang dari lima tahun demi mengatasi kelebihan kapasitas di penjara.

Selama beberapa tahun terakhir, Rumania yang menjadi anggota Uni Eropa sejak 2007 menuai pujian atas upaya mereka memerangi korupsi.

Namun, dekret yang dirilis pada Selasa (31/1) itu menuai kritik keras dari UE dan Amerika Serikat. (AFP/Ths/I-2)