Analisis Efek Domino: Akankah Negara Lain Ikuti Jejak Malaysia Batalkan Perjanjian Dagang AS?

Keputusan Malaysia membatalkan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) dengan Amerika Serikat pada Maret 2026 telah menciptakan preseden hukum baru. Banyak pihak kini menoleh ke negara-negara mitra dagang AS lainnya, termasuk Indonesia, Vietnam, dan Thailand, untuk melihat apakah mereka akan mengambil langkah serupa guna menghindari kerugian ekonomi.

Potensi Renegosiasi di Kawasan ASEAN

Pasca-putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan penggunaan IEEPA oleh Presiden Donald Trump, struktur tarif impor AS mengalami perubahan drastis. Negara-negara yang sebelumnya "dipaksa" menandatangani tarif resiprokal sebesar 19% kini mendapati diri mereka berada dalam posisi yang merugikan dibandingkan dengan tarif global sementara (Section 122) yang hanya sebesar 10%.

Peta Kekuatan dan Kemungkinan Langkah Negara Mitra:

• Indonesia: Diperkirakan akan melakukan renegosiasi teknis. Sebagai mitra strategis, Indonesia kemungkinan besar tidak akan membatalkan secara sepihak, namun akan menuntut penyesuaian tarif agar setara dengan tarif global 10% guna melindungi daya saing produk manufaktur.
• Vietnam: Sangat bergantung pada hasil investigasi "Section 301". Jika AS menekan Vietnam terkait isu mata uang, Hanoi mungkin akan tetap mempertahankan perjanjian lama sebagai jaminan kepastian hukum, meski tarifnya lebih tinggi.
• Thailand: Memiliki peluang besar mengikuti Malaysia. Sektor otomotif dan elektronik Thailand sangat sensitif terhadap perubahan tarif, sehingga peninjauan ulang perjanjian diprediksi akan menjadi agenda utama pemerintah di Bangkok dalam waktu dekat.

Dampak Terhadap Kebijakan Perdagangan Global

Jika mayoritas negara mitra mengikuti langkah Malaysia, maka ambisi Presiden Trump untuk menciptakan sistem perdagangan resiprokal bilateral akan runtuh. Dunia kemungkinan besar akan kembali ke sistem perdagangan multilateral atau AS akan beralih ke instrumen yang lebih agresif seperti investigasi anti-dumping dan subsidi pemerintah (CVD).

Kesimpulan untuk Pelaku Usaha

Para eksportir di Indonesia disarankan untuk tetap waspada dan memantau komunikasi resmi dari Kementerian Perdagangan RI. Ketidakpastian hukum di AS diperkirakan akan berlangsung hingga pertengahan 2026, saat Kongres AS kemungkinan besar akan mencoba melegalkan kembali wewenang tarif Presiden melalui jalur legislatif yang sah.

Riset Terkait: Putusan Mahkamah Agung AS Februari 2026, Tarif Section 122 vs Section 301, Dampak Ekonomi Malaysia 2026.