Tiongkok Hukum 1,2 Juta Koruptor

PEMERINTAH Tiongkok menghukum hampir 1,2 juta orang dalam upaya pemberantasan korupsi dan akan terus melipatgandakan upaya itu meski sejumlah kalangan menyebut pemberantasan korupsi itu lebih besar muat­an politisnya.

Menurut Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CDDI) dalam pernyataan yang dipublikasikan Senin (9/1), sebagai bagian dari kampanye tersebut, hampir 2.600 buron telah diekstradisi atau direpatriasi dan 8,6 miliar yuan (Rp16,5 triliun) aset negara telah dikembalikan.

Tiongkok memiliki perjanjian ekstradisi dengan 48 negara termasuk dengan Spanyol, Italia, dan Prancis yang mengembalikan seorang buron ke Tiongkok akhir September lalu.

Pejabat Senior CCDI, Luo Dongchuan, dalam konferensi pers Senin (9/1) mengatakan kampanye pemberantasan korupsi akan terus digencarkan. “Pemerintah harus mempertahankan momentum pemberantasan melawan korupsi,” ujarnya.

Jumlah kasus korupsi yang dilaporkan badan pengawas korupsi itu pada 2016 menurun untuk pertama kalinya sejak 2012, demikian menurut penuturan pejabat lainnya, Xiao Pei. Dia mengatakan dari kasus sepanjang 2016, sebanyak 57 ribu kasus di antaranya merupakan pengakuan diri.

Sebelumnya, pemerintah Tiongkok menyatakan akan memperketat kendali terhadap penyidik antikorupsi. Langkah itu diambil setelah lebih dari 7.900 penyidik di berbagai wilayah termasuk 17 penyidik CCDI sendiri dihukum karena melakukan perbuatan tercela tersebut.

CCDI sendiri sebagai badan pemberantasan korupsi sehari sebelumnya telah menghukum dua pejabat senior mereka yang terlibat korupsi. Wang Zhongtian dicopot dari jabat­annya, sedangkan Li Jianbo mendapat peringatan serius dan diperintahkan mundur karena pelanggaran disiplin.

CCDI juga telah mengadopsi aturan-aturan baru untuk mengawasi para penyelidik mereka dengan lebih ketat.

Aturan baru yang disahkan CCDI akhir pekan lalu memberikan petunjuk teknis bagi 500 ribu penyidik korupsi negeri itu dalam menangani petunjuk, manajemen kasus, dan aset sitaan.

Korupsi di pemerintahan Tiongkok telah merajalela dan Presiden Xi Jinping memimpin langsung kampanye antikorupsi sejak mulai menjabat pada 2012. Namun, banyak pihak menilainya sebagai upaya pembersihan politik.

Sekitar 410 ribu pejabat, 76 di antara mereka setingkat menteri atau lebih tinggi, telah dihukum pada 2016, menurut laporan surat kabar China Daily.

“Penyebaran korupsi secara efektif telah dihambat dan pemberantasan korupsi telah mencapai momentumnya. Tujuan kampanye untuk memastikan para pejabat tidak berani melakukan korupsi pada dasarnya telah dicapai,” demikian dilaporkan media resmi Tiongkok Xinhua mengutip pernyataan Xi, Jumat (6/1). (AFP/Ire/I-1).